Upah, gaji, atau imbalan, adalah hak bagi setiap pekerja atau buruh yang bekerja untuk seseorang atau suatu perusahaan guna memenuhi kebutuhan hidup karyawan. Di Indonesia sendiri, penetapan komponen gaji atau upah untuk karyawan telah diatur undang-undang.
Pemberian upah kepada karyawan sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.
“Dalam PP 78 Tahun 2015 disebutkan kebijakan pengupahan diarahkan untuk mencapai penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi para pekerja/buruh.”
Penghasilan layak yang dimaksud dari peraturan ini adalah jumlah penerimaan atau pendapatan karyawan dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya secara wajar.
Kebijakan penghasilan layak yang dimaksud dari PP 78 Tahun 2015 ini diberikan dalam bentuk Upah dan Pendapatan non Upah.
Pada artikel kali ini, kita akan membahas beberapa komponen gaji dan undang-undang yang mendasari setiap komponen beserta besaran yang harus Anda ketahui sebagi pemilik bisnis atau karyawan.
Komponen Gaji Menurut Perundangan di Indonesia
Menurut PP 78 tahun 2015, upah yang dimaksud terdiri atas komponen seperti upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.
Dalam komponen tersebut, upah pokok dan tunjangan tetap memiliki besaran upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah uang pokok dan tunjangan tetap.
Sedangkan, untuk pendapatan non upah yang berupa tunjangan hari raya keagamaan, menurut PP ini pengusaha dapat memberikan pendapatan non upah berupa bonus, uang pengganti fasilitas kerja, dan atau uang servis pada usaha tertentu.
Lalu berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE/07/MEN/1990 Tahun 1990 Tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, ada 3 komponen gaji yang dibutuhkan untuk membentuk penghasilan untuk karyawan.
Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas setiap komponen secara mendalam:
1. Upah Pokok
Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dijelaskan lebih lanjut kalau besaran komponen upah pokok sedikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
Baca juga: Target Kerja Karyawan: Pengertian Lengkap dan Cara Membuatnya
2. Tunjangan Tetap
Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang dilakukan secara teratur dan diberikan pada pekerja dan keluarganya.
Tunjangan tetap dibayarkan bersama upah pokok, dan tidak berkaitan dengan kehadiran atau kinerjanya dalam perusahaan.
Tunjangan tetap dapat berupa berupa tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Tunjangan makan dan tunjangan transportasi dapat masuk ke dalam komponen ini jika tidak berkaitan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.
3. Tunjangan Tidak Tetap
Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok.
Contohnya seperti tunjangan transportasi yang didasarkan pada kehadiran, tunjangan makan dapat dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran (pemberian tunjangan biasa dalam bentuk uang atau fasilitas makan).
Sama dengan contoh sebelumnya, penghitungan ini memasukkan elemen tunjangan tidak tetap yang jumlahnya akan bergantung kepada tunjangan yang diberikan kepada karyawan, seperti pengeluaran saat dinas luar kota.
Baca juga: Work Life Balance: Definisi dan Tips Mencapainya
Komponen Gaji Umum Karyawan di Perusahaan
Umumnya dalam menyusun penghasilan karyawan, ada beberapa komponen gaji yang dipertimbangkan oleh pengusaha (dalam hal ini, staff finance atau HR). Apa saja?
1. Upah Pokok
Pengertiannya sama seperti yang disebutkan pada poin sebelumnnya. Gaji pokok atau upah pokok adalah upah dasar yang diberikan kepada pekerja berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaannya, dengan besaran tidak kurang dari 75% dari total gaji yang diterimanya.
Umumnya, besaran gaji pokok ini mengacu pada upah minimum regional (UMR) yang berlaku pada kota/daerah tersebut, serta disesuaikan dengan posisi maupun tanggung jawabnya di perusahaan tersebut.
2. Tunjangan Tetap
Anda dapat mengartikan tunjangan tetap sebagai benefit yang diterima ketika bekerja di perusahaan tertentu. Tunjangan tetap memiliki sifat penghitungan yang tidak berubah selama karyawan bekerja di posisi yang sama.
Umumnya, nominalnya akan berubah jika seorang karyawan mengalami promosi kenaikan jabatan atau demosi penurunan posisi. Besaran tunjangan tetap juga tidak dipengaruhi dengan kehadiran atau kinerja karyawan.
Tunjangan ini teratur yang berkaitan dengan pekerjaan, diberikan kepada karyawan dan keluarganya, serta dibayarkan bersamaan dengan upah pokok. Contohnya seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kematian, dan lain-lain.
Baca juga: Mengenal Berbagai Jenis Potongan Gaji dan Besarannya
3. Tunjangan Tidak Tetap
Berbeda dengan tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap tidak memiliki besaran yang tetap setiap bulannya karena memperhitungan berbagai faktor, seperti jumlah kehadiran, laba perusahaan, dan sebagainya.
Pembayaran yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan karyawan dan diberikan secara tidak tetap untuk karyawan dan keluarganya, dibayarkan pada waktu yang berbeda dari upah pokok.
Contohnya seperti tunjangan transport yang didasarkan pada kehadiran.
Baca juga: Gaji Outsourcing 2022: Ini Peraturan Menurut Undang-Undang
4. Potongan
Dalam komponen gaji, terdapat potongan yang mengurangi jumlah penghasilan. Potongan ini biasanya terdiri dari pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 dan iuran BPJS (Kesehatan maupun Ketenagakerjaan).
Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan sebuah pungutan wajib yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan aturan yang telah dibuat dalam Undang Undang.
Pemotongan gaji ataupun upah ini diambil dari pendapatan secara individu, baik itu bekerja dengan orang lain ataupun mempunyai usaha sendiri. Dengan kata lain PPh 21 merupakan wajib pajak milik perseorangan.
Selain PPh 21, ini dia jenis lainnya dari Pajak Penghasilan:
- PPh 22: Dibebankan kepada pembayaran pajak PT maupun CV di bidang impor dan ekspor.
- PPh 23: Dibebankan kepada penghasilan atas modal ataupun penyerahan jasa dan hadiah penghargaan.
- Terakhir, PPh 25: Pajak yang didapatkan dari jumlah pajak terhutang menurut SPT Tahunan.
Untuk memudahkan Anda dalam menghitung komponen pemotongan dan pendapatan pada gaji karyawan dengan mudah, Anda bisa mencoba menggunakan software payroll dan HR dari Gajihub.
Fitur ini memungkinkan Anda untuk menghitung PPh 21 secara lebih mudah menggunakan kalkulator PPh 21.
Selain itu, saat ini juga sudah tersedia aplikasi PPh 21 yang memungkinkan Anda menghitung besaran pajak melalui smartphone.
Lalu, ada pula potongan lainnya yang bersifat tidak tetap dan berhubungan dengan karyawan, misalnya potongan denda atas keterlambatan, cicilan utang pada perusahaan, atau sanksi karena pelanggaran peraturan. Semua potongan ini tergantung pada kebijakan perusahaan. Jadi, tidak semua perusahaan menerapkan potongan penggajian yang sama.
Baca juga: Cara Pengajuan Kenaikan Gaji dan Contoh Suratnya
5. Upah Lembur
Upah lembur merupakan upah tambahan yang diberikan sebagai imbalan kerja yang dilakukan di luar jam kerja resmi. Pada beberapa perusahaan yang menerapkan sistem kerja lembur, mereka wajib memasukkan komponen upah lembur dalam penghitungan penggajian karyawan.
Hal pemberian upah lembur ini tercantum dalam Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Besaran upah lembur dan waktu pembayarannya disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak perusahaan dan karyawan.
Untuk mengetahui peraturan lembur secara mendalam, Anda bisa membacanya pada artikel ini.
Ada satu lagi komponen gaji lainnya yang dapat Anda perhitungkan, yaitu bonus. Hal-hal yang termasuk dalam kategori bonus ini berupa tunjangan hari raya, bonus prestasi atau kinerja, bonus tahunan, dan pembagian laba. Besaran bonus ini ditentukan oleh perusahaan berdasarkan kondisi dan kebijakannya masing-masing.
Baca juga: Slip Gaji Online: Pengertian dan Keuntungan Menggunakannya
Sistem Penggajian yang Harus Diketahui Para HR
1. Sistem upah berdasarkan waktu
Dalam sistem ini, waktu dijadikan dasar pembayaran. Sistem ini merupakan sistem upah yang tertua dan menawarkan kepada para pekerja sejumlah uang tertentu untuk periode waktu yang tetap tanpa memperhitungkan kuantitas pekerjaan yang dilakukan.
Pekerja dijamin dengan jumlah yang pasti, dan tarifnya bisa dikutip sekian banyak per jam, hari, minggu, dua minggu, atau bulan.
Pembayaran upah dapat dilakukan pada akhir hari, minggu, dua minggu, atau bulan, sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan ketentuan bahwa tidak lebih dari satu bulan harus berlalu di antara dua periode upah.
2. Sistem upah berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan
Di bawah sistem ini, pekerja dibayar sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan atau jumlah unit yang diselesaikan, tarif setiap unit ditetapkan di muka, terlepas dari waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas tersebut.
Hal ini tidak berarti bahwa seorang pekerja dapat mengambil waktu berapa pun untuk menyelesaikan suatu pekerjaan karena jika kinerjanya jauh melebihi waktu yang diharapkan oleh pemberi kerja, biaya overhead untuk setiap unit barang akan meningkat.
3. Sistem upah borongan
Berbeda dengan upah berbasis waktu dan jumlah unit, sistem ini menjadikan kecepatan sebagai dasar pembayaran.
Sistem upah borongan didasarkan pada gagasan bahwa pekerja dipekerjakan untuk bekerja, bukan untuk berdiri saja, sehingga bayaran mereka didasarkan pada kuantitas pekerjaan yang mereka selesaikan secara memuaskan selama periode tertentu, yang disebut periode pembayaran.
Dengan demikian, seorang pekerja dibayar sesuai dengan kecepatan kerjanya, jumlah pekerjaan per hari, atau per minggu, bukan hanya jumlahnya.
Baca juga: Cara Menghitung Gaji Bersih yang Wajib Diketahui Karyawan dan Pemilik Bisnis
4. Sistem grading
Jika Anda sedang mencari sistem upah sebagai ukuran perbaikan pada sistem berdasarkan waktu, sistem grading dapat Anda pilih berdasarkan upah normal atau sesuai dengan keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan tugas yang berbeda.
Setiap pekerja dinilai menurut kemampuannya dan ditempatkan di salah satu dari beberapa kelas yang berbeda, yang masing-masing upah minimumnya ditetapkan melalui perundingan bersama.
5. Sistem balanced or debt
Ini adalah kombinasi dari sistem tarif waktu dan borongan. Pekerja dijamin mendapatkan upah per jam atau per hari dengan tarif borongan alternatif.
Jika penghasilan seorang pekerja yang dihitung berdasarkan tarif borongan melebihi jumlah yang akan diperolehnya mereka akan dibayar berdasarkan waktu, ia mendapat kredit untuk saldo, yaitu kelebihan penghasilan tarif borongan atas penghasilan tarif waktu.
Jika penghasilan borongan sama dengan penghasilan berdasarkan waktu, jumlah kelebihan pembayaran tidak muncul.
Untuk mengetahui lebih jelas sistem pengupahan dan cara menghitungnya, Anda bisa membacanya secara lengkap pada artikel ini.
Baca juga: Pengertian Prorata dan Cara Menghitung Gaji Prorata
Kesimpulan
Itulah pembahasan lengkap mengenai komponen gaji dan sistem penggajian menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Mengetahui semua kompenen gaji adalah hal penting bagi Anda pemilik bisnis untuk memastikan bahwa karyawan mendapatkan hak mereka dan menghindari gugatan hukum yang mungkin saja terjadi antara Anda dan karyawan Anda mengenai masalah penggajian.
Untuk memudahkan Anda dalam mengelola dan menghitung seluruh gaji karyawan dalam bisnis, Anda bisa mencoba menggunakan software payroll dan HR terbaik seperti Gajihub.
Dengan fitur payroll di Gajihub, ini akan membantu perusahaan menghitung dan bisa membayar payroll karyawan secara otomatis setiap bulannya. Proses payroll lebih efektif dan efisien karena tidak harus dilakukan di kantor.
Tertarik? Anda bisa mencoba menggunakan Gajihub secara gratis melalui tautan ini.
1 thought on “Mengenal Komponen Gaji di Indonesia Menurut Undang-Undang”