UMP Maluku 2026 dan 10 Tahun Terakhir

Bagi Anda yang berminat untuk bekerja di Maluku, informasi mengenai UMP Maluku menjadi bagian penting untuk diketahui.

Melalui UMP ini, Anda bisa mengetahui berapa besaran gaji yang didapatkan ketika Anda bekerja di suatu wilayah.

Sebagai provinsi yang berbentuk kepulauan, Maluku memiliki daya tarik tersendiri karena provinsi ini memiliki wisata yang indah dan kaya akan rempah-rempah.

Tidak heran, jika Maluku masih menjadi tujuan bekerja khususnya bagi Anda yang tinggal di daerah Timur Indonesia.

Lalu berapa UMP Maluku di tahun 2026 dan apa saja peluang kerja yang ada di Maluku?

Pada artikel ini GajiHub akan menjelaskan secara lengkap mengenai UMP Maluku tahun 2026 dan peluang kerjanya.

Untuk penjelasan lengkapnya Anda dapat menyimaknya di bawah ini:

Berapa UMP Maluku 2026?

UMP Maluku 2026 ditetapkan sebesar Rp3.334.490 per bulan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor 5430 Tahun 2025 dan berlaku sejak 1 Januari 2026.

Jika dibandingkan dengan UMP Maluku 2025 yang sebesar Rp3.141.700, terdapat kenaikan sebesar Rp192.790 atau sekitar 6,14%.

Berikut detail UMP Maluku 2026 dan kenaikannya:

Tahun	UMP Maluku
2025	Rp3.141.700
2026	Rp3.334.490
Kenaikan	Rp192.790
Persentase kenaikan	±6,14%

Ketentuan UMP tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku mengenai penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2026.

Dalam keputusan tersebut, UMP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun tidak semata-mata menggunakan UMP sebagai dasar penentuan upah.

Perusahaan perlu memperhatikan struktur dan skala upah sesuai ketentuan pengupahan.

Dengan demikian, UMP tidak dapat dipahami sebagai batas gaji untuk seluruh karyawan.

Upah minimum pada dasarnya menjadi batas bawah bagi kelompok pekerja yang memenuhi kriteria penerapan upah minimum.

Berapa UMK di Maluku Tahun 2026?

Selain UMP, terdapat ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Untuk tahun 2026, sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Maluku menggunakan besaran Rp3.334.490, sedangkan Kota Ambon memiliki UMK yang lebih tinggi.

Berikut daftar UMK Maluku 2026:

Kabupaten/Kota	UMK 2026
Kabupaten Buru	Rp3.334.490
Kabupaten Buru Selatan	Rp3.334.490
Kabupaten Kepulauan Aru	Rp3.334.490
Kabupaten Maluku Barat Daya	Rp3.334.490
Kabupaten Maluku Tengah	Rp3.334.490
Kabupaten Maluku Tenggara	Rp3.334.490
Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Rp3.334.490
Kabupaten Seram Bagian Barat	Rp3.334.490
Kabupaten Seram Bagian Timur	Rp3.334.490
Kota Tual	Rp3.334.490
Kota Ambon	Rp3.381.255

Kota Ambon memiliki UMK 2026 sebesar Rp3.381.255, sehingga lebih tinggi sekitar Rp46.765 dibandingkan UMP Maluku.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak cukup hanya melihat UMP provinsi ketika menentukan standar penggajian.

Perusahaan juga perlu memastikan apakah wilayah operasionalnya memiliki ketentuan UMK atau upah minimum sektoral yang berlaku.

Berapa UMP Maluku dalam 10 Tahun Terakhir?

Melihat perkembangan UMP dari tahun ke tahun dapat memberikan gambaran mengenai perubahan standar upah di Maluku.

Berikut riwayat UMP Maluku selama 10 tahun terakhir, yaitu 2017 hingga 2026:

Tahun	UMP Maluku
2017	Rp1.925.000
2018	Rp2.222.220
2019	Rp2.400.664
2020	Rp2.604.961
2021	Rp2.604.961
2022	Rp2.619.312
2023	Rp2.812.827
2024	Rp2.949.953
2025	Rp3.141.700
2026	Rp3.334.490

Data historis menunjukkan bahwa UMP Maluku mengalami peningkatan cukup signifikan dalam satu dekade terakhir.

Dari Rp1.925.000 pada 2017 menjadi Rp3.334.490 pada 2026, nominal UMP meningkat sekitar Rp1,41 juta.

Namun, kenaikan tidak terjadi dengan persentase yang sama setiap tahun.

Salah satu contohnya adalah pada 2021 ketika UMP Maluku tetap berada di sekitar Rp2,60 juta.

Setelah itu, nominal UMP kembali meningkat pada 2022 dan mengalami kenaikan yang lebih besar pada 2023 dan tahun-tahun berikutnya.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penetapan upah minimum dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, ketentuan pemerintah, serta formula pengupahan yang berlaku pada masing-masing periode.

Bagaimana Dasar Penetapan UMP Maluku 2026?

Penetapan UMP Maluku 2026 tidak dilakukan secara bebas oleh pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut mengikuti kerangka pengupahan nasional.

Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

PP Nomor 49 Tahun 2025 mengubah formula dan mekanisme penetapan upah minimum.

Kebijakan tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja dalam perekonomian.

Dalam mekanisme tersebut, indeks tertentu atau faktor alfa memiliki rentang 0,5 sampai 0,9.

Penentuannya melibatkan dewan pengupahan dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak, serta kondisi ketenagakerjaan.

Secara sederhana, formula penyesuaian upah minimum mempertimbangkan:

Penyesuaian Upah Minimum = Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Indeks Tertentu)

Kemudian hasil penyesuaian tersebut diterapkan terhadap nilai upah minimum sebelumnya.

Untuk tahun 2026, pemerintah juga menetapkan batas waktu penetapan UMP dan UMK paling lambat 24 Desember 2025.

Upah minimum yang telah ditetapkan kemudian mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Selain UMP, pemerintah juga dapat menetapkan upah minimum sektoral.

Untuk Maluku, keputusan tahun 2026 menetapkan UMSP untuk sektor tertentu, termasuk sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta jasa keuangan.

Siapa yang Berhak Mendapatkan Upah Minimum?

Upah minimum ditujukan sebagai batas bawah upah bagi pekerja yang memenuhi ketentuan penerapannya.

Dalam ketentuan UMP Maluku 2026, upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.

Ketentuan ini berlaku antara lain bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun sesuai kriteria yang tercantum dalam keputusan gubernur.

Sementara itu, pekerja yang telah memiliki masa kerja lebih dari satu tahun perlu mendapatkan pengupahan berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan.

Artinya, perusahaan perlu mempertimbangkan pengalaman, kompetensi, jabatan, tanggung jawab, serta masa kerja ketika menentukan gaji karyawan.

Hal ini penting agar perusahaan tidak menyamaratakan seluruh karyawan hanya berdasarkan angka UMP.

Apa Saja Peluang Kerja di Maluku?

Selain mengetahui UMP Maluku 2026, calon pekerja juga perlu memahami sektor ekonomi yang memiliki aktivitas dan penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut.

Data BPS menunjukkan bahwa lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi salah satu sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di Maluku.

Pada Februari 2026, sektor tersebut menyerap sekitar 326.993 pekerja.

Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja Maluku pada Februari 2026 mencapai 1.009.110 orang, sedangkan penduduk yang bekerja mencapai 950.552 orang.

Untuk tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 5,80%.

Berdasarkan karakteristik perekonomian Maluku, beberapa bidang yang dapat menjadi sumber peluang kerja antara lain:

1. Pertanian dan perkebunan

Maluku memiliki potensi pada sektor pertanian dan perkebunan.

Aktivitas dalam bidang ini mencakup produksi komoditas pertanian, perkebunan, pengolahan hasil pertanian, distribusi, hingga kegiatan pendukung lainnya.

Peluang pekerjaan dapat ditemukan pada posisi operasional, administrasi, pengawasan produksi, teknisi, hingga tenaga pemasaran hasil pertanian.

2. Perikanan dan kelautan

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki potensi ekonomi yang besar pada sektor perikanan dan kelautan.

Peluang kerja tidak hanya berada pada kegiatan penangkapan ikan, tetapi juga budidaya, pengolahan hasil laut, cold storage, distribusi, logistik, pemasaran, serta industri pengolahan makanan berbasis hasil laut.

3. Perdagangan

Perdagangan menjadi sektor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pekerjaan dapat tersedia pada bidang penjualan, administrasi, customer service, pergudangan, distribusi, hingga manajemen toko.

Pertumbuhan perdagangan juga menciptakan kebutuhan terhadap tenaga kerja yang mampu mengelola operasional dan administrasi bisnis.

4. Pariwisata dan perhotelan

Maluku memiliki berbagai destinasi wisata bahari dan budaya yang dapat mendukung perkembangan industri pariwisata.

Peluang kerja dapat muncul pada hotel, restoran, agen perjalanan, transportasi wisata, pemandu wisata, pengelolaan destinasi, serta industri kreatif yang berkaitan dengan pariwisata.

5. Transportasi dan logistik

Kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan membuat transportasi dan distribusi barang memiliki peranan penting.

Hal tersebut menciptakan peluang kerja pada bidang transportasi laut, pergudangan, logistik, administrasi pengiriman, pengelolaan rantai pasok, serta jasa pendukung transportasi.

6. Jasa keuangan

Sektor jasa keuangan juga termasuk sektor yang mendapat perhatian dalam kebijakan upah minimum sektoral Maluku 2026.

Peluang kerja pada bidang ini antara lain dapat berupa administrasi, customer service, analis, pemasaran, operasional, hingga pekerjaan yang berkaitan dengan layanan keuangan digital.

7. Industri pengolahan

Pengolahan hasil pertanian dan perikanan dapat membuka lapangan pekerjaan tambahan karena produk tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diproses menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Kebutuhan tenaga kerja dapat mencakup operator produksi, quality control, teknisi, administrasi, pengemasan, hingga distribusi.

Apa Dampak UMP 2026 bagi Perusahaan di Maluku?

Perubahan UMP memberikan dampak langsung terhadap pengelolaan sumber daya manusia dan biaya operasional perusahaan.

1. Meningkatkan anggaran penggajian

Perusahaan perlu menyesuaikan anggaran payroll apabila terdapat karyawan yang gajinya masih berada di sekitar batas upah minimum.

Kenaikan dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.334.490 berarti perusahaan perlu memperhitungkan tambahan biaya sebesar Rp192.790 per pekerja per bulan untuk komponen upah yang mengikuti kenaikan tersebut.

Jika perusahaan memiliki banyak karyawan yang terdampak, kenaikan biaya bulanan tersebut akan menjadi bagian penting dalam perencanaan anggaran tahunan.

2. Perlu melakukan penyesuaian payroll

Perusahaan juga perlu memastikan sistem penggajian telah menggunakan nominal UMP atau UMK yang sesuai dengan wilayah dan ketentuan yang berlaku.

Kesalahan memasukkan nominal upah dapat menyebabkan perhitungan payroll menjadi tidak sesuai.

Karena itu, HR dan bagian keuangan perlu melakukan pengecekan terhadap data karyawan, lokasi kerja, komponen gaji, tunjangan, potongan, serta aturan upah minimum yang berlaku.

3. Perlu memperbarui struktur dan skala upah

Kenaikan upah minimum juga dapat menjadi momentum bagi perusahaan untuk mengevaluasi struktur dan skala upah.

Perusahaan perlu membedakan penghasilan berdasarkan jabatan, tanggung jawab, kompetensi, masa kerja, dan faktor lain yang relevan.

Dengan struktur yang jelas, kenaikan upah minimum tidak otomatis membuat seluruh karyawan memiliki gaji yang sama.

4. Mendorong efisiensi pengelolaan SDM

Ketika biaya tenaga kerja meningkat, perusahaan perlu mencari cara agar proses administrasi HR menjadi lebih efisien.

Salah satu caranya adalah menggunakan teknologi untuk membantu proses absensi, pengelolaan cuti, lembur, payroll, hingga pembuatan slip gaji.

Digitalisasi dapat mengurangi pekerjaan administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual dan membantu HR memperoleh data karyawan secara lebih terstruktur.

5. Meningkatkan kebutuhan perencanaan tenaga kerja

Perusahaan juga perlu mengevaluasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan produktivitas dan beban kerja.

Penyesuaian upah sebaiknya diikuti dengan perencanaan yang baik sehingga perusahaan dapat tetap mengendalikan biaya tenaga kerja sekaligus memenuhi ketentuan pengupahan.

Kesimpulan

Itulah tadi penjelasan lengkap mengenai UMP Maluku yang dapat menjadi referensi untuk Anda.

Dari penjelasan artikel di atas dapat diketahui bahwa UMP Maluku 2026 sebesar Rp3.334.490, naik sekitar 6,14% dari UMP 2025 sebesar Rp3.141.700.

Sementara itu, UMK Kota Ambon 2026 mencapai Rp3.381.255, sedangkan sejumlah kabupaten/kota lainnya berada pada nominal Rp3.334.490.

Ketentuan UMP ini wajib dipatuhi bagi seluruh perusahaan yang ada di Provinsi Maluku dan ditetapkan untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun.

Sedangkan bagi pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun, maka perusahaan wajib menggunakan skala upah yang telah ditetapkan perusahaan.

Untuk memudahkan pengelolaan penggajian di perusahaan Anda, gunakan software payroll dari GajiHub.

GajiHub merupakan software payroll yang dilengkapi berbagai fitur penting untuk kemudahan pengelolaan penggajian karyawan dan membuat proses manajemen HR menjadi lebih efisien.

Daftar GajiHub sekarang juga di tautan ini dan dapatkan uji coba gratis selama 14 hari.

Author
Recent Posts

Desi Murniati

Berpengalaman lebih 5 tahun dalam penulisan tema manajemen dan karir. Desi bertujuan memberikan perspektif terbaru dari tulisannya.