Aturan Jam Kerja, Shift, Lembur, dan Cuti Menurut Undang-undang

aturan jam kerja

Aturan jam kerja merupakan sesuatu yang wajib ditaati oleh perusahaan atau pemberi kerja. Perusahaan atau pemberi kerja harus memberikan jam kerja sesuai yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Apakah aturan jam kerja yang ditetapkan oleh perusahaan tempat Anda bekerja sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah? Buat Anda yang ingin mengetahui aturan jam kerja lebih lengkapnya, Anda bisa membaca penjelasan yang ada di artikel ini.

Baca sampai selesai dan jangan ada yang terlewat ya!

Aturan Jam Kerja Menurut Pemerintah

aturan jam kerja

Aturan jam kerja di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-undang. Undang-undang yang mengatur jam kerja ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK 13/2003).

Kemudian peraturan tersebut kembali diperbarui dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam Undang-undang tersebut, ada 2 (dua) skema jam kerja yang berlaku di perusahaan yang ada di Indonesia, yakni:

  1. 7 jam kerja dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu yang berlaku untuk 6 hari kerja dengan ketentuan libur 1 hari;
  2. 8 jam kerja dalam sehari atau 40 jam dalam satu minggu yang berlaku untuk 5 hari kerja dengan ketentuan libur 2 hari.

Perusahaan dapat menyesuiakan aturan jam kerja yang berlaku ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam perusahaan. Termasuk dalam hal hari libur, perusahaan bisa memberikannya di akhir pekan ataupun di hari lainnya.

Peraturan ini pun bisa tidak berlaku bagi perusahaan usaha tertentu. Hal ini tertuang dalam PP No.35/2021 Pasal 21 Ayat (3) atau UU No.13/2013 Pasal 77 Ayat (3).

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 Tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus. Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud antara lain:

  1. Pekerjaan yang bergerak di pelayanan jasa kesehatan;
  2. Pekerjaan yang bergerak di pelayanan jasa transporasi;
  3. Pekerjaan yang bergerak di pelayanan perbaikan alat transportasi;
  4. Pekerjaan yang bergerak di bidang usaha pariwisata;
  5. Pekerjhaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;
  6. Pekerjaan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik, pelayanan air bersih, dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;
  7. Pekerjaan di bidang usaha swalayan, perbelanjaan, dan sejenisnya;
  8. Pekerjaan yang bergerak di bidang media massa;
  9. Pekerjaan yang bergerak di bidang pengamanan;
  10. Lembaga konservasi;
  11. Pekerjaan-pekerjaan yang jika dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan juga pemeliharaan/perbaikan alat produksi.

Baca Juga: Tunjangan Karyawan: Pengertian, Jenis, dan Cara Menghitungnya

Aturan Istirahat Kerja

Tahukah Anda bahwa tidak hanya jam kerja yang memiliki aturan? Ya, selain jam kerja, istirahat kerja juga memiliki peraturan yang berlaku di perusahaan yang ada di Indonesia.

peraturan terkait istirahat kerja ini diatur dalam UUK 13/2003 Pasal 79 yang kemudian diperbarui dalam UU Cipta Kerja. Ada 2 aturan jam istirahat yang berlaku menurut Undang-undang, yakni:

1. Peraturan Istirahat di Antara Jam Kerja

Peraturan pertama terkait istirahat yang didapatkan karyawan saat bekerja adalah peraturan istirahat di antara jam kerja. Ketika Anda sudah bekerja selama 4 jam, Anda memiliki hak untuk beristirahat minimal selama 30 menit.

Isirhat yang menjadi hak karyawan ini tidak termasuk ke dalam jam kerja. Jadi, perhitungan 40 jam kerja dalam seminggu atau 8 jam kerja dalam sehari ini di luar jam istirahat yang didapatkan oleh karyawan.

Untuk lebih jelasnya, Anda bisa membaca contoh yang ada di bawah ini:

Bella merupakan seorang karyawan di perusahaan software akuntansi. Perusahaan tempat Bella bekerja ini menerapkan peraturan 5 hari kerja dalam seminggu, sehingga dalam satu harinya Bella harus bekerja selama 8 jam.

Bella masuk kerja dari pukul 08.00 hingga 17.00 dengan jam istirahat mulai dari pukul 12.00 hingga 13.00. Dari keterangan di atas, berikut perhitungan jam kerja Bella:

= (jam pulang – jam masuk) – durasi istirahat

= (17.00 – 08.00) – (13.00 – 12.00)

=(9 jam) – (1 jam)

=8 jam

Dari perhitungan ini bisa diketahui Bella bekerja selama 8 jam dalam sehari dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut Undang-undang.

Baca Juga: Multitasking dalam Bekerja: Pengertian, Kekurangan, dan Cara Menguranginya

gajihub 5

2. Peraturan Istirahat dalam Seminggu

Selain peraturan istirahat antara jam kerja, peraturan jam istirahat juga berlaku dalam seminggu. Untuk perusahaan yang menggunakan peraturan kerja 6 hari dalam satu minggu, perusahaan memberikan hak istirahat satu hari dalam satu minggu.

Sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan peraturan 5 hari kerja, berarti perusahaan memberikan hak istirahat 2 hari dalam satu minggu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan bisa memberikan istirahat kerja ini di akhir pekan atau weekend ataupun di hari lainnya.

Baca Juga: Fraud Triangle: Pengertian dan Cara Mencegah Fraud dalam Lingkungan Kerja

Aturan Jam Kerja Shift

Berdasarkan peraturan pemerintah, tidak ada aturan khusus yang membahas mengenai jam kerja shift. Namun dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.KEP.233/MEN/2003 Tentang Jenis dan Pekerjaan yang Dijalankan Terus Menerus terdapat indikasi diperbolehkannya perusahaan menerapkan pekerjaan shift.

Bahkan, dalam peraturan tersebut, perusahaan diperbolehkan mempekerjakan karyawan pada hari libur resmi dari pemerintah. Ini berlaku bagi perusahaan yang dijalankan terus menerus.

Shift ini ditetapkan agar perusahaan tetap bisa menerapkan peraturan 40 jam kerja dalam seminggu meski perusahaan dijalan secara terus menerus. Perusahaan dapat membagi jam kerja karyawan berdasarkan shift agar jam kerja mereka tidak melebihi 40 jam dalam satu minggu.

Baca Juga: Timesheet Karyawan: Pengertian Lengkap, Cara Buat, dan Template yang Bisa Didownload

Aturan Jam Kerja Lembur

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK 13/2003) pemerintah juga menetapkan peraturan lembur karyawan. Karyawan dapat bekerja secara lembur paling banyak 3 jam dalam satu hari dan 13 jam dalam satu minggu.

Atas pekerjaan lembur yang dilakukan oleh karyawan, perusahaan wajib memberikan upah lembur sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun dalam Cipta Kerja aturan lembur ini mengalami perubahan yakni menjadi maksimal 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam satu minggu. Selain itu, ada perubahan lainnya yang tertuang dalam UU Cipta Kerja, yakni HRD Personalia wajib membuat daftar pelaksana kerja lembur yang terdiri dari nama pekerja lembur dan durasi waktu lembur.

Tidak hanya itu, perusahaan juga wajib memberikan perintah lembur kepada karyawan yang bersangkutan baik secara tertulis ataupun melalui media digital. Jika perusahaan tidak memberikan perintah ini, karyawan yang bersangkutan dapat menolak kerja lembur.

Baca Juga: Manajemen SDM: Pengertian, Fungsi, Tugas, Tujuan, dan Tips Mengelolanya

Aturan Cuti Karyawan

aturan jam kerja

Selain karyawan berhak mendapatkan waktu istirahat baik di antara jam kerja dan juga dalam satu minggu, karyawan juga berhak mendapatkan cuti karyawan. Cuti ini didapatkan dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang.

Pada UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat (2) dijelaskan bahwa seorang pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari dalam satu tahun. Karyawan bisa mendapatkan cuti tahunan jika telah bekerja selama 12 bulan atau satu tahun secara terus menerus di perusahaan tersebut.

Untuk lebih jelasnya, Anda bisa membaca penjelasan mengenai cuti karyawan yang ada di bawah ini:

Aturan Cuti Bersama

Cuti bersama merupakan cuti yang dilakukan di hari kurang efektif, seperti di antara hari libur dan akhir pekan, hari raya keagamaan, hingga hari besar nasional.

Ketika karyawan mengambil cuti bersama ini, jatah cuti tahunan karyawan tersebut akan berkurang sesuai jumlah hari dalam cuti bersama.

Aturan Cuti Hamil

Karyawati yang sedang hamil mendapatkan hak untuk mengambil cuti selama 1,5 bulan baik itu sebelum dan sesudah melahirkan.

Cuti Sakit

Bagi karyawan yang sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk bekerja, karyawan berhak mendapatkan cuti sakit. Jumlah hari yang diberikan ketika cuti sakit ini sesuai anjuran yang diberikan oleh dokter.

Aturan Cuti Haid

Cuti haid juga menjadi bagian yang harus diperhatikan perusahaan untuk setiap karyawati. Cuti haid ini berlaku bagi karyawati yang mengalami sakit pada awal siklus menstruasi.

Berdasarkan rasa sakit ketika menstruasi yang biasanya terjadi di 2 hari pertama, karyawati berhak mendapatkan cuti haid selama 2 hari dan upah karyawati tetap dibayar penuh sesuai UU Ketenagakerjaan Pasal 81.

Aturan Cuti Haji/Umrah

Bagi karyawan yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah, karyawan berhak mendapatkan cuti haji atau umrah selama 50 hari atau berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan yang bersangkutan.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Pasal 93 Ayat (2) perusahaan diwajibkan membayarkan upah secara penuh ketika karyawan menjalankan ibadah haji atau umrah. Cuti ini hanya diberikan satu kali kepada karyawan.

Aturan Cuti Penting Lainnya

Selain cuti-cuti yang dijelaskan di atas, terdapat cuti lainnya yang diatur dalam Pasal 93 Ayat (2) dan (4) yakni:

  1. Karyawan menikah: 3 hari;
  2. Karyawan menikahkan anak: 2 hari;
  3. Karyawan mengkhitkan anak: 2 hari;
  4. Karyawan membaptis anak: 2 hari;
  5. Istri karyawan melahirkan atau gugur kandung: 2 hari;
  6. Suami/istri, orang tua/mertua, anak/menantu meninggal: 2 hari;
  7. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal: 1 hari.

Baca Juga: Team Work: Pengertian, Manfaat, dan Cara Membangunnya

gajihub 2

Aturan Jam Kerja Khusus

Tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karenanya ada aturan jam kerja khusus yang memiliki jam kerja lebih sedikit dan juga lebih banyak dari yang sudah ditentukan oleh Undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 23, ada beberapa ciri pekerjaan yang memperbolehkan jam kerjanya kurang dari ketentuan pemerintah, yaitu:

  1. Pekerjaan dengan penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 jam dalam satu hari dan 35 jam dalam satu minggu;
  2. Pekerjaan dengan waktu kerja yang fleksibel;
  3. Pekerjaan yang boleh dilakukan di luar lokasi kerja utama.

Sedangkan untuk pekerjaan dengan jam kerja lebih dari ketentuan Undang-undang, ada beberapa sektor yang diperbolehkan memiliki jam kerja lebih dari ketentuan pemerintah, yaitu:

  1. Pekerjaan di bidang energi dan sumber daya yang ada di daerah tertentu;
  2. Pekerjaan di daerah pertambangan;
  3. Pekerjaan di bidang perikanan;

Untuk lebih jelasnya mengenai pekerjaan-pekerjaan ini, Anda bisa membacanya di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan ini.

Kesimpulan

Mengelola jam kerja karyawan adalah hal yang penting dilakukan oleh perusahaan. Karyawan berhak mendapatkan jam kerja sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk memudahkan pengelolaan jam kerja ini, Anda bisa menggunakan software payroll dari GajiHub. GajiHub merupakan software payroll dan aplikasi HRIS yang akan membantu Anda memudahkan pengelolaan karyawan.

Tidak hanya itu, dengan GajiHub Anda juga mendapatkan berbagai fitur penting untuk pengelolaan karyawan seperti absensi, PPh 21, BPJS, akuntansi, hingga cuti dan izin. Yuk daftar GajiHub sekarang juga dan nikmati semua fitur menarik untuk kemudahan pengelolaan karyawan di perusahaan Anda.

Klik tautan ini sekarang untuk daftar GajiHub.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *