Apa Itu UMK? Ini Pengertian, Manfaat, dan Peraturan di Indonesia

UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota jadi bagian penting di dalam dunia kerja, khususnya bagi karyawan atau pemilik perusahaan (pengusaha). UMK ini menjadi acuan bagi perusahaan untuk memberikan upah kepada karyawan atau pegawai, jadi penting bagi Anda untuk mengetahui apa itu UMK.

Di artikel ini akan dibahas secara lengkap apa itu UMK dan perbedaan UMK dengan UMR dan UMP. Jadi, baca artikel ini hingga selesai ya untuk mengetahui informasi mengenai apa itu UMK.

Apa Itu UMK?

Dalam dunia kerja, pasti tidak asing lagi dengan istilah UMR atau Upah Minimum Regional. Lalu bagaimana dengan UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota?

Sebenarnya baik itu UMR, UMP, atau UMK itu sama-sama berkaitan dengan gaji atau upah yang berhak diterima oleh karyawan atau pekerja. Nah yang membedakannya adalah cangkupannya.

UMK ditetapkan berdasarkan dan dipengaruhi oleh otonomi daerah, sedangkan UMP adalah upah minimum provinsi dimana kota atau kabupaten tersebut berada. Penetapan UMK ditentukan oleh gubernur dan harus harus lebih tinggi dari UMP.

Penetapan UMK telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan oleh Gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan pemerintah kota/kabupaten yang berkaitan. Selain diatur dalam Peraturan Presiden tersebut, penetapan UMK juga berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha, dan karyawan.

Setiap satu tahun sekali terjadi pembaruan terkait penetapan upah minimum ini. Upah minimum yang baru akan ditetapkan paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum berlakunya upah minimum yang baru yakni 1 Januari.

Baca uga: Proses Rekrutmen: Pengertian, Tahapan, dan Tips Melakukannya

Perbedaan UMK dan UMP

Ketika Anda melamar kerja, biasanya Anda akan diberikan penawaran gaji sesuai dengan UMR. UMR atau Upah Minimum Regional adalah sebutan yang sebenarnya saat ini sudah tidak digunakan lagi.

Istilah UMR kini telah diganti menjadi UMP yang digunakan untuk menggantikan UMR tingkat 1 (provinsi) dan UMK yang digunakan untuk menggantikan UMR tingkat 2 (kabupaten/kota).

Meski sekatang sudah diganti menjadi UMP dan UMK, pasti di antara Anda masih banyak yang bingung untuk membedakan antara UMK dan UMP. Berikut beberapa perbedaan UMR dan UMP yang wajib untuk Anda pahami:

1. Berdasarkan Area Cangkupannya

Perbedaan pertama antara UMK dan UMP adalah area cangkupannya. UMK memiliki area cangkupan kabupaten/kota, sedangkan UMP ditetapkan bagi seluruh kota/kabupaten yang ada di dalam satu provinsi.

2. Berdasarkan yang Membuat dan Mengatur Wewenang

UMK ditetapkan oleh bupati atau walikota yang nantinya akan menjadi bahan untuk diusulkan kepada gubernur, sedangkan UMP ditetapkan secara langsung oleh gubernur setelah melihat berbagai pertimbangan di sekitar kota/kabupaten.

3. Berdasarkan Waktu Penetapannya

UMK dan UMP juga memiliki berbedaan dalam waktu penetapannya. UMP ditetapkan setiap tanggal 21 November setiap tahun, sedangkan UMK ditetapkan setiap tanggal 30 November setiap tahunnya.

4. Berdasarkan Faktor yang Mendasari

Berdasarkan faktor yang mendasari, ada perbedaan antara UMK dengan UMP. UMK memiliki banyak pertimbangkan dalam penetapannya, seperti pertimbangan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi daerah, biaya hidup, dan lainnya.

Sedangkan untuk UMP faktor yang mendasari penetapannya berdasarkan kondisi ekonomi dan kondisi tenaga kerja di daerah tersebut.

Baca Juga: Pasar Tenaga Kerja: Pengertian, Komponen, Jenis, dan Tips Analisanya

Peraturan Terkait UMK

Penentuan UMK dilakukan bukan dengan sembarangan, pemerintah memiliki berbagai pertimbangan dan juga berdasarkan peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Nah, kira-kira seperti apa regulasi penentuan UMK yang dilakukan oleh pemerintah ini?

Penentuan UMK setiap tahunnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 23 Ayat 1 dan 2 (PP 36/2021), yang berbunyi upah minimum yang dimaksud adalah upah bulan terendah yang terdiri dari:

1. Upah tanpa tunjangan; atau
2. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
3. Dalam hal komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum.

Selain penjelasan upah minimum berdasarkan PP di atas, upah minimum ini ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebijakan yang dibuat untuk melindungi kepentingan pekerja. Upah minimum menjadi acuan agar tidak ada lagi pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan adanya upah minimum ini pemerintah juga ingin melindungi kelangsungan usaha sehingga usaha tersebut dapat terus berkembang dan terus produktif.

Sebelumnya, di Pasal 24 Ayat 1 PP 36/2021, upah minimum ini hanya berlaku bagi karyawan atau pekerja yang bekerja di bawah 1 tahun masa kerja. Sedangkan untuk pekerja yang telah bekerja lebih dari 1 tahun, penentuan upah minimum berdasarkan peraturan perusahaan.

Lalu bagaimana menentukan besaran upah minimum ini? Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 4 upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup dan kebutuhan hidup layak pekerja. Di dalam pasal ini juga dijelaskan pemerintah menentukan upah minimum dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak serta pertumbuhan ekonomi.

Namun pasal ini kemudian dicabut oleh UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 25 PP 35/2021 yang merupakan turunan UU CiptaKer, disebutkan bahwa upah minimum ini ditentukan berdasarkan keadaan ekonomi dan keadaan ketenagakerjaan.

Jadi, berdasarkan UU tersebut penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan kebutuhan untuk hidup layak. Dalam Pasal 25 PP 36/2021 menyatakan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang meliputi paritas daya beli (keseimbangan kemampuan berbelanja), tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

Selain hal-hal tersebut, penentuan upah minimum juga ditentukan oleh data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, hingga median upah yang diambil berdasarkan lembaga yang berwenang di bidang pengupahan.

Baca Juga: Download Surat Kontrak Kerja Beserta Tips dan Cara Membuatnya

Kota dengan UMK Tertinggi di Indonesia

Setiap kota atau kabupaten memiliki besaran upah minimum yang berbeda-beda. Perbedaan ini berdasarkan keadaan perekonomian di kota atau kabupaten tersebut.

Pada tahun 2022 ada 10 kota/kabupaten di Indonesia yang menempati UMK tertinggi, apa saja?

1. Bekasi yakni sebesar Rp4.816.921;
2. Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312;
3. Kabupaten Bekasi yakni sebesar Rp4.791.843;
4. Depok yakni sebesar Rp4.377.231;
5. Bogor yakni sebesar Rp4.330.249;
6. Kabupaten Bogor yakni sebesar Rp4.217.206;
7. Kabupaten Purwakarta yakni sebesar Rp4.173.568;
8. Bandung yakni sebesar Rp3.774.860;
9. Cimahi yakni sebesar Rp3.272.668;
10. Kabupaten Bandung Barat yakni sebesar Rp3.248.283.

Baca Juga: Apa Itu HRD: Pengertian, Manfaat, dan Tips Suksesnya

Manfaat UMK

Berikut beberapa manfaat yang dimiliki oleh UMK (Upah Minimum Kabupaten), apa saja?

Manfaat untuk Pekerja/Karyawan

Ada beberapa manfaat yang dimiliki oleh UMK bagi para pekerja, yaitu:

1. Meningkatkan produktivitas pekerja karena mereka mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaan mereka/upah yang layak;
2. Dengan adanya UMK pekerja juga dapat meningkatkan taraf hidup sehingga pekerja dan keluarganya dapat lebih sejahtera;
3. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya UMK ini.

Manfaat untuk Perusahaan

Sedangkan untuk perusahaan, berikut manfaat yang didapatkan dari UMK:

1. Lebih mudah untuk memproyeksi kekuatan finansial perusahaan setiap tahunnya;
2. Lebih mudah membuat prediksi biaya pegawai dalam jangka panjang yang berhubungan dengan strategi perusahaan;
3. Lebih mudah dalam menarik investor karena perusahaan memiliki kepastian dalam hal finansial perusahaan.

Baca Juga: Apa Itu MoU: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contoh MoU yang Baik dan Benar

Apa Peran HR dalam Menentukan Upah?

Tahukah Anda HRD atau Human Resource Development ini memiliki hubungan yang erat dengan UMK dan UMP? Yaps, HRD bertugas untuk mengelola gaji karyawan yang ditetapkan berdasarkan UMK.

Seorang HRD memiliki peran dan tanggung jawab dalam memastikan upah atau gaji yang diterima karyawan telah layak dan sesuai undang-undang yang berlaku. Ada beberapa pertimbangan yang dipilih tim HDR dalam menentukan upah karyawan di perusahaan, yakni:

1. Apakah gaji atau upah yang diterima karyawan sudah layak?
2. Seperti apa standar gaji di perusahaan sejenis?
3. Layakkah karyawan menerima bonus atau tunjangan dari perusahaan?

Seorang HRD juga diwajibkan memahami berbagai peraturan payroll atau penggajian di perusahaan. Seperti membuat kalkulasi payroll berdasarkan jam kerja, lembur, bonus, dan tunjangan, melakukan pembayaran payroll tepat waktu, membuat laporan payroll, membuat slip gaji, hingga memastikan seluruh data telah benar dan sesuai.

Permudah Pengelolaan Gaji Karyawan Bersama GajiHub

Dari penjelasan di atas, bisa diketahui bahwa HRD memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengelolaan gaji. Nah, di zaman yang serta teknologi seperti sekarang ini, ada cara mudah dalam melakukan payroll dan pengelolaan karyawan lainnya yakni menggunakan software payroll dan aplikasi HRIS.

GajiHub adalah software payroll dan aplikasi HRIS yang direkomendasikan untuk pengelolaan karyawan dan juga penggajian yang lebih mudah. GajiHub dilengkapi berbagai fitur yang akan membantu mempermudah pengelolaan karyawan ini.

Apa saja fitur yang dimiliki oleh GajiHub ini? Fitur tersebut di antaranya adalah payroll, absensi, HRIS, kelola PPh 21, BPJS, akuntansi, reimbursement, ESS, kelola aset, kelola cuti dan izin, hingga analisa data.

Yuk daftar GajiHub sekarang juga untuk menikmati semua fitur unggulan tersebut. Klik di sini untuk daftar GajiHub dan rasakan semua kemudahan pengelolaan karyawan di perusahaan Anda.