Skorsing Karyawan: Ini Hak sesuai Undang-Undang

Skorsing karyawan menjadi salah satu aturan yang diterapkan perusahaan untuk mengatasi pelanggaran karyawan.

Ketika karyawan sedang diskorsing, maka karyawan tidak perlu bekerja hingga masa skorsing berakhir.

Pertanyaannya ketika karyawan sedang skorsing, apakah karyawan tetap mendapatkan gaji?

Selain itu, apa hak-hak yang didapatkan oleh karyawan yang sedang mengalami skorsing ini?

Pada artikel ini GajiHub akan menjelaskan secara lengkap mengenai skorsing karyawan mulai dari aturannya, penyebab, hingga hak-hak yang didapatkan.

Untuk penjelasan lengkapnya Anda dapat membacanya di bawah ini:

Bagaimana Aturan Skorsing Karyawan sesuai Regulasi di Indonesia?

Skorsing karyawan merupakan tindakan yang dilakukan dengan memberhentikan sementara karyawan dari pekerjaannya dalam jangka waktu tertentu.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, skorsing ini memiliki arti menghentikan sementara waktu.

Aturan mengenai skorsing pegawai ini diatur dalam Pasal 155 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dilansir dari Hukum Online, skorsing pegawai diatur dalam Pasal 155 UU Ketenagakerjaan jo. Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 yang kemudian normanya dihapus berdasarkan Pasal 81 angka 46 Perppu Cipta Kerja.

Saat ini ketentuan mengenai skorsing pegawai dibahas dalam Pasal 81 angka 49 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 157A UU Ketenagakerjaan.

Untuk memudahkan Anda dalam memahami aturan keduanya, berikut perbandingan aturan keduanya:

Pasal 155 UU Ketenagakerjaan jo. Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 (hal. 38-39)

Pasal 81 angka 49 Perppu Cipta Kerja yang memuat Pasal 157A UU Ketenagakerjaan

1. Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

2. Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan yaitu belum berkekuatan hukum tetap, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

3. Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

1. Selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.

2. Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

3. Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya.

4. Adapun yang dimaksud dengan “sesuai tingkatannya” adalah penyelesaian perselisihan di tingkat bipartit atau mediasi/konsiliasi/arbitrase atau pengadilan hubungan industrial

Dari ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa masa skorsing hingga selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industri sesuai tingkatannya, perusahaan tetap wajib membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa didapatkan karyawan.

Hak lainnya yang dimaksud di sini adalah hak-hak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Misalnya hak cuti yang belum diambil atau belum guhur.

Apa Penyebab dari Skorsing Karyawan?

Melakukan skorsing pada pegawai tentunya tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Harus ada alasan yang menyebabkan perusahaan melakukan skorsing ini, yakni sebagai berikut:

1. Adanya Pelanggaran Kedisiplinan

Penyebab yang pertama adalah karena adanya pelanggaran kedisiplinan.

Misalnya adalah ketika pegawai tidak menjalankan tugas sesuai jobdesk yang diberikan, menyalahgunakan hak, sering terlambat tanpa alasan yang jelas, hingga melakukan pelecehan atau diskriminasi terhadap rekan kerja.

2. Performa Kerja Buruk

Penyebab yang kedua adalah performa kerja yang buruk.

Sebenarnya penurunan performa kerja ini sesuatu yang umum terjadi pada pegawai.

Namun bukan berarti harus didiamkan begitu saja, terlebih jika performa yang buruk ini berpotensi mengganggu kualitas dan efisiensi perusahaan.

Secara umum perusahaan akan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memperbaiki performa.

Baru setelah tidak ada perbaikan, perusahaan bisa melakukan skorsing karena telah dianggap merugikan perusahaan.

3. Adanya Pelanggaran Etika dan Integritas

Penyebab berikutnya adalah karena adanya pelanggaran etika dan integritas.

Ini dilakukan karena pelanggan etika dan integritas bisa memberikan dampak buruk pada lingkungan kerja dan reputasi perusahaan.

Contohnya di antaranya pegawai melakukan penipuan, memalsukan data, mencuri fasilitas perusahaan, hingga membocorkan rahasia perusahaan.

4. Permasalahan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Permasalahan yang berkaitan K3 menjadi bagian yang cukup krusial, misalnya tidak mengenakan alat pelindung diri atau APD hingga melanggar prosedur K3 di mana ini semua bisa berujung pada skorsing.

Tujuannya adalah agar perusahaan bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk setiap karyawan.

Penerapan K3 juga jadi tindak preventif untuk mengurangi risiko penyakit dan kecelakaan kerja.

Karena alasan mengapa permasalahan pada K3 bisa berujung kepada skorsing.

Apa Dampak Skorsing Karyawan?

Meski skorsing memiliki sifat yang sementara, namun ada dampak-dampak yang bisa dirasakan oleh pegawai dan perusahaan.

Berikut dampak yang dapat dirasakan oleh pegawai dan perusahaan:

Dampak bagi Pegawai

Menimbulkan tekanan psikologis, seperti kecemasan terhadap masa depan karier.
Berpotensi memengaruhi reputasi profesional karyawan di lingkungan kerja.
Berisiko berlanjut ke proses pemutusan hubungan kerja apabila pelanggaran terbukti berat atau berulang.

Dampak bagi Perusahaan

Membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan untuk proses investigasi dan administrasi.
Berpotensi menimbulkan risiko hukum apabila prosedur skorsing tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dapat memengaruhi suasana kerja tim apabila proses tidak dikomunikasikan secara transparan.

Apa Saja Hak Karyawan pada Saat Skorsing?

Setelah Anda mengetahui apa saja dampak dari skorsing pegawai ini, lalu apa saja hak yang masih didapatkan pada pegawai yang mengalami skorsing?

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dijelaskan bahwa perusahaan tetap wajib memenuhi semua hak pegawai yang diskors.

Hak-hak ini termasuk gaji, hingga THR tetap wajib diberikan oleh perusahaan.

Hal ini dilakukan karena meski dalam status skorsing, hubungan kerja antara perusahaan dengan pegawai tetap ada.

Di sini pegawai hanya sedang menjalankan sanksi dari perusahaan.

Selain gaji dan THR, hak-hak pegawai yang ada dalam kontrak kerja juga tetap wajib diberikan perusahaan.

Apa Saja Tips Melakukan Skorsing Karyawan?

Skorsing merupakan keputusan yang sensitif dan berdampak besar terhadap karyawan maupun perusahaan.

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan beberapa hal berikut sebelum mengambil keputusan tersebut:

1. Pastikan Ada Bukti dan Investigasi yang Memadai

Sebelum menjatuhkan skorsing, perusahaan perlu memastikan bahwa dugaan pelanggaran karyawan telah didukung dengan bukti yang cukup.

Anda dapat memberikan bukti ini melalui proses investigasi internal yang objektif, bukan hanya berdasarkan asumsi atau laporan sepihak.

Ini dilakukan agar alasan skorsing dilakukan secara jelas, bukan hanya berdasarkan pendapat subjektif dari satu atau beberapa pihak.

2. Berikan Kesempatan Karyawan untuk Memberikan Klarifikasi

Sebelum keputusan final diambil, karyawan sebaiknya diberikan kesempatan untuk menjelaskan atau memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.

Ini dilakukan sebagai bagian dari prinsip keadilan prosedural dan agar dari pihak pegawai tidak dihukum secara memberikan keterangan terlebih dahulu.

3. Susun Surat Skorsing Secara Resmi dan Jelas

Surat skorsing perlu memuat informasi yang jelas, seperti identitas karyawan, alasan skorsing, durasi masa skorsing, serta hak dan kewajiban karyawan selama periode tersebut.

Penyampaian surat sebaiknya dilakukan secara privat dan tidak diumumkan di hadapan rekan kerja lain.

4. Tetap Penuhi Hak Karyawan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan tidak diperkenankan memotong atau menahan upah karyawan selama masa skorsing.

Ini kecuali jika diatur lain secara sah dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

5. Dokumentasikan

Setiap tahapan proses skorsing, mulai dari investigasi, pemberian surat panggilan, hingga keputusan akhir, sebaiknya didokumentasikan secara rapi.

Dokumentasi ini dilakukan untuk menghindari potensi sengketa hubungan industrial di kemudian hari.

6. Libatkan Pihak yang Berwenang jika Diperlukan

Untuk kasus pelanggaran yang kompleks, perusahaan dapat melibatkan tim legal, konsultan HR, atau mediator eksternal untuk memastikan proses skorsing berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

7. Tentukan Batas Waktu Skorsing yang Jelas

Skorsing sebaiknya memiliki batas waktu yang jelas dan tidak diberlakukan tanpa kepastian durasi.

Hal ini karena skorsing tanpa batas waktu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus merugikan hak-hak karyawan.

Apa Saja Tahapan Skorsing Karyawan di Tempat Kerja?

Agar penerapan skorsing berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan risiko hukum, berikut tahapan umum yang biasa dilakukan perusahaan:

1. Laporan atau Temuan Awal Pelanggaran

Tahapan yang pertama adalah membuat laporan atau temuan awal adanya pelanggaran.

Proses biasanya dimulai dari laporan atasan, rekan kerja, atau hasil audit internal yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran oleh karyawan.

2. Investigasi Internal

Tim HR bersama pihak terkait melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti dan keterangan.

Ini termasuk mendengarkan klarifikasi dari karyawan yang bersangkutan.

3. Penerbitan Surat Panggilan atau Surat Skorsing

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang cukup kuat, perusahaan dapat menerbitkan surat panggilan klarifikasi terlebih dahulu.

Kemudian dilanjutkan dengan surat skorsing resmi apabila diperlukan.

4. Pelaksanaan Masa Skorsing

Selama masa skorsing, karyawan tidak diperkenankan menjalankan tugas kerjanya, namun tetap berhak menerima upah dan hak normatif lain sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali diatur lain secara sah.

5. Evaluasi dan Keputusan Akhir

Setelah masa skorsing berakhir, perusahaan akan mengambil keputusan akhir.

Apakah karyawan dapat kembali bekerja seperti biasa, dikenakan sanksi tambahan, atau dilanjutkan ke proses pemutusan hubungan kerja.

Ini dilakukan sesuai hasil investigasi maupun proses hukum yang berlaku.

Contoh Surat Skorsing Karyawan

Berikut 4 contoh surat skorsing untuk menjadi referensi Anda dalam membuat surat ini:

1. Contoh Surat Skorsing Form

2. Contoh Surat Skorsing Template

3. Contoh Surat Skorsing Logistik

Untuk memudahkan Anda dalam membuat surat skorsing dan mendownload contoh serta template surat skorsing, Anda dapat mengaksesnya di artikel download contoh surat skorsing ini.

Atau Anda juga dapat mendownload surat skorsing karyawan di bawah ini:

Download Surat Skorsing Karyawan Doc

Kesimpulan

Itulah tadi penjelasan lengkap mengenai skorsing karyawan yang dapat menjadi referensi untuk Anda.

Dari penjelasan artikel di atas dapat diketahui bahwa skorsing karyawan menjadi langkah yang ditempuh perusahaan sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.

Dalam melakukan skorsing ini, tentunya perusahaan tidak boleh melakukannya secara asal.

Ada langkah-langkah yang harus dilakukan, seperti melakukan investigasi hingga meminta karyawan melakukan klarifikasi.

Pada masa skorsing ini karyawan tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas seperti biasa, namun karyawan tetap mendapatkan hak mereka, termasuk hak atas gaji.

Untuk pengelolaan karyawan yang lebih baik dan mudah, gunakan software absensi dari GajiHub.

GajiHub merupakan software absensi yang dilengkapi berbagai fitur untuk kemudahan pengelolaan karyawan.

Daftar GajiHub sekarang juga di tautan ini dan dapatkan uji coba gratis selama 14 hari.

Author
Recent Posts

Desi Murniati

Berpengalaman lebih 5 tahun dalam penulisan tema manajemen dan karir. Desi bertujuan memberikan perspektif terbaru dari tulisannya.