Cara Atasi Karyawan Tidak Membayar Penalti Kontrak Kerja

Salah satu permasalahan yang muncul ketika pemutusan kontrak kerja adalah karyawan tidak membayar penalti kontrak kerja.

Kondisi ini terjadi pada karyawan dengan status PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Penalti ini muncul ketika karyawan kontra mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir.

Meski telah jelas terdapat penalti ketika memutuskan kontrak sebelum kontrak berakhir, namun masih banyak karyawan yang tidak memenuhi kewajiban penalti ini.

Ini membuat tim HR merasa dilema, khususnya dalam hal langkah yang harus diambil tanpa harus melanggar hukum ketenagakerjaan.

Apakah perusahaan menagih secara paksa atau memberikan sanksi khusus?

Pada artikel ini GajiHub akan menjelaskan secara lengkap mengenai penalti kontrak kerja mulai dari penyebab terjadinya, perhitungannya, dan cara antisipasinya.

Baca penjelasan lengkapnya hanya di bawah ini:

Apa Penyebab Terjadinya Penalti Kontrak Kerja?

karyawan tidak membayar penalti kontrak kerja

Penalti kontrak kerja terjadi ketika terjadi pelanggaran pada kontrak kerja, baik itu dilakukan oleh pihak karyawan ataupun perusahaan.

Penalti kontrak kerja ini merupakan ketentuan dalam sanksi finansial yang dikenakan kepada pihak yang tidak memenuhi isi dari suatu perjanjian kerja.

Pemberlakuan penalti ini dilakukan agar kedua belah pihak baik itu perusahaan ataupun karyawan dapat menjalankan isi kontrak secara bertanggung jawab.

Secara umum, penalti kontrak kerja ini ditulis secara jelas di dalam kontrak kerja, mulai dari jenis pelanggarannya, besaran denda, hingga bagaimana penerapannya.

Jadi, ketika ada salah satu pihak baik itu perusahaan ataupun karyawan yang melanggar kontrak kerja, maka akan dikenakan penalti kontrak kerja.

Misalnya kontrak karyawan A berlangsung dari Mei 2025 hingga Mei 2026, namun A mengundurkan diri di bulan Januari, maka A harus membayar penalti kontrak kerja dari Februari hingga Mei 2026.

Untuk besaran penalti kontrak kerja ini disesuaikan dengan potensi kerugian yang dapat timbul karena pelanggaran tersebut.

Di dalam kontrak kerja juga biasanya dijelaskan mengenai prosedur penalti ini, misalnya adanya kewajiban pemberitahuan tertulis ataupun adanya kesempatan bagi pihak yang melanggar untuk memperbaiki kondisi sebelum sanksi diterapkan.

Bagaimana Aturan Penalti Kontrak Kerja?

Penalti kontrak kerja ini diterapkan pada karyawan di bawah status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) ataupun karyawan kontrak dengan durasi kontrak kerja tertentu, misalnya 6 bulan atau 1 tahun.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 62 dijelaskan bahwa ketika ada salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir, maka pihak yang bersangkutan.

Ini berarti kewajiban membayarkan penalti atau denda ini tidak hanya diwajibkan bagi karyawan, namun juga perusahaan jika memang perusahaan yang melakukan pelanggaran kontrak kerja.

Untuk besaran densa ini secara umum setara dengan sisa upah hingga berakhirnya kontrak kerja.

Misalnya karyawan dengan gaji Rp4.000.000 per bulan resign 2 bulan sebelum kontrak berakhir, maka penalti yang harus dibayarkan adalah sebesar 2 dikalikan gaji satu bulan (Rp4.000.000) yakni Rp8.000.000.

Namun aturan ini memiliki pengecualian yang dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (1), yakni sebagai berikut:

Karyawan meninggal dunia
Jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir
Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang memiliki kekuatan hukum tetap; atau
Adanya keadaan atau kejadian yang dijelaskan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Bagaimana Perhitungan Penalti Kontrak Kerja?

Setelah Anda membaca terkait aturan mengenai penalti kontrak kerja ini, ini saatnya menghitung penalti kontrak kerja.

Sebagai contoh, Amir memiliki kontrak PKWT dengan PT ABC selama 12 bulan dengan gaji pokok Rp3.000.000 per bulan dan tunjangan tetap Rp1.500.000.

Kemudian Amir mengundurkan diri pada saat kontrak masih tersisa 2 bulan 15 hari.

Berikut perhitungan penalti kontrak kerja Amir:

Komponen Penalti	Perhitungan
Total gaji Amir	Rp3.000.000 + Rp1.500.000 = Rp4.500.000
Sisa kontrak kerja Amir	2 bulan 15 hari = 2,5 bulan
Perhitungan penalti	Rp4.500.000 x 2,5 = Rp11.250.000
Total penalti	Rp11.250.000

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa Amir wajib membayar penalti kontrak kerja sebesar Rp11.250.000 kepada perusahaan karena mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir.

Bagaimana Jika Karyawan Tidak Membayar Penalti Kontrak Kerja?

Pembayaran penalti kontrak kerja ini hukumnya wajib karena berada di bawah perjanjian kerja yang mengikat perusahaan dan karyawan.

Jadi, ketika karyawan tidak mampu memenuhi kewajibannya (termasuk dalam hal membayarkan penalti kontrak) maka kondisi ini dikategorikan sebagai wanprestasi atau ingkar janji.

Contohnya adalah dari contoh perhitungan sebelumnya, Amir yang mengundurkan diri dengan sisa kontrak kerja 2,5 bulan diwajibkan membayar penalti sebesar Rp11.250.000.

Jika Amir tidak membayarkan, maka perusahaan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran tersebut.

Namun perlu dipahami bahwa kasus wanprestasi dalam hal penalti ini bukan termasuk tindak pidana.

Secara hukum, perbuatan dianggap masuk ke dalam sanksi pidana jika secara tegas diatur di dalam Undang-Undang dan memiliki ancaman hukuman.

Sedangkan untuk ingkar janji dalam kontrak kerja tidak masuk ke dalam kategori tindakan pidana.

Dalam KUH Perdata, yakni dalam Pasal 1243, pelanggaran yang dilakukan pada perjanjian hanya menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban membayar ganti rugi, bukan dengan sanksi pidana seperti halnya penjara.

Aturan ini juga diperkuat dalam Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana ditegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana hanya karena tidak mampu memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian.

Jadi, apa yang dapat dilakukan ketika karyawan tidak membayar penalti kontrak kerja?

Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan yang sifatnya perdata dan bertahap, yakni:

Berikan somasi atau teguran kepada karyawan yang bersangkutan;
Lakukan negosiasi atau kesepakatan pembayaran;
Lakukan gugatan ke pengadilan hubungan industrian jika tidak ada penyelesaian.

Karena sanksi ini memiliki sifat perdata, maka penyelesaian secara damai menjadi langkah yang paling dianjurkan sebelum menempuh jalur hukum.

Bagaimana Cara Antisipasi Risiko Penalti Kontrak Kerja?

Tentunya setiap perusahaan tidak ingin terjadi karyawan tidak membayar penalti kontrak kerja, bukan?

Nah, agar risiko karyawan tidak membayar penalti kontrak kerja ini dapat diminimalisir, perusahaan harus memastikan bahwa kontrak kerja dikelola secara jelas, transparan, dan juga memiliki struktur yang jelas dari awal.

Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

1. Susun Kontrak Kerja dengan Jelas

Pertama adalah susun kontrak kerja dengan jelas.

Pastikan bahwa klausul penalti kontrak valid secara hukum dan juga realistis dalam penegakannya.

Ini artinya, besaran penaltinya harus proporsional sesuai dengan potensi kerugian, bukan hanya sebagai hukuman yang berlebihan.

HR juga penting untuk membuat rincian secara spesifik kondisi yang masuk dalam kategori pelanggaran, misalnya resign sebelum kontral berakhir ataupun tidak memenuhi kewajiban dalam notice period.

Pastikan juga perhitungan dalam penalti ini transparan, termasuk apakah penalti dihitung dari gaji pokok saja ataupun ditambah dengan tunjangan tetap.

Membuat klausul yang terlalu berat ataupun ambigu dapat berisiko sulit untuk ditegakkan secara hukum dan memiliki potensi diperdebatkan oleh karyawan.

2. Jelaskan Sebelum Kontrak Kerja Ditandatangani

Langkah berikutnya adalah dengan menjelaskan sebelum kontrak ditandatangani.

Pastikan bahwa penandatanganan kontrak kerja tidak hanya bersifat administrasi, namun terdapat persetujuan informasi di mana karyawan benar-benar memahami apa yang ada di dalam kontrak sebelum menyetujuinya.

Dalam beberapa kasus, ada perusahaan yang memberikan sesi tanya jawab atau waktu khusus bagi karyawan untuk meninjau kontrak.

Ini menjadi langkah penting untuk meminimalkan terjadinya sengketa karena karyawan tidak memahami isi kontrak.

3. Bangun Komunikasi secara Terbuka

Jangan lupa untuk membangun komunikasi terbuka dengan karyawan.

Ada banyak kasus pelanggaran kontrak terjadi karena ada masalah yang tidak tersampaikan, misalnya dari beban kerja, adanya ketidakcocokan peran, hingga permasalahan dengan atasan.

Di sini penting bagi HR untuk membangun early warning system, baik itu melalui check-in secara rutin, melakukan one-on-one meeting, ataupun dengan membuat channel untuk employee feedback.

Melalui komunikasi yang terbuka ini, maka risiko karyawan resign dapat dilakukan antisipasi sejak awal.

4. Terapkan Kebijakan yang Konsisten

Keempat adalah dengan menetapkan kebijakan secara konsisten.

Konsisten menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas perusahaan.

Jika penalti ini hanya diterapkan pada kasus-kasus tertentu dan tidak konsisten antar karyawan, maka ini dapat menimbulkan persepsi tidak adil.

Jadi HR perlu memastikan bahwa setiap kebijakan berlaku untuk seluruh karyawan tanpa ada pengecualian, dan semua keputusan didokumentasikan dengan baik.

Konsistensi ini penting bagi perusahaan jika harus membawa kasus ke ranah hukum karena akan menjadi bagian bukti.

5. Lakukan Monitoring dan Engagement Karyawan dengan Proaktif

Dibandingkan menunggu permasalahan muncul, lebih baik pantau secara aktif kondisi karyawan dari berbagai indikator, misalnya dari tingkat presensi, performa, hingga dari survei kepuasan kerja.

Untuk karyawan dengan tingkat engegement yang rendah cenderung memiliki risiko resign secara tiba-tiba lebih tinggi.

Mereka bahkan melakukannya tanpa pertimbangan konsekuensi penalti.

Jadi, penting bagi perusahaan untuk terus melakukan monitoring dan tingkatkan keterlibatan karyawan di dalam perusahaan.

HR dapat melakukan pendekatan dengan basis data sehingga risiko ini dapat diidentifikasi lebih cepat sebelum terjadi pelanggaran kontrak kerja.

6. Siap Prosedur Penanganan untuk Pelanggaran

Terakhir adalah dengan menyiapkan prosedur penanganan pelanggaean.

Di sini tim HR dapat membuat SOP yang jelas dan juga terstruktur ketika karyawan tidak memenuhi kewajiban mereka, termasuk dalam hal pembayaran penalti.

Prosedur ini mencakup:

Tahapan penagihan penalti
Pengiriman somasi atau teguran secara tertulis
Negosiasi pembayaran
Dilanjutkan ke jalur hukum jika dibutuhkan.

Ketika prosedur yang dimiliki jelas, maka HR tidak hanya bertindak dengan cepat, namun juga dapat memastikan bahwa setiap langkah ada dasar administrasi dan hukum yang kuat.

Kesimpulan

Itulah tadi penjelasan lengkap mengenai karyawan tidak membayar penalti kontrak kerja yang dapat menjadi referensi untuk Anda.

Dari penjelasan artikel di atas dapat diketahui bahwa ketika terjadi pelanggaran (ingkar janji) kontrak kerja, maka pihak yang melanggar wajib membayar penalti kontrak kerja.

Namun ada keadaan di mana karyawan tidak membayar kontrak kerja.

Untuk mengatasi hal ini perusahaan melalui tim HR dapat membuat langkah tegas, mulai dari memberikan somasi atau teguran tertulis hingga mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.

Untuk mendukung aturan ini, pastikan perusahaan melakukan pengelolaan karyawan secara tepat.

Gunakan software absensi dari GajiHub untuk memudahkan pengelolaan karyawan di perusahaan Anda.

GajiHub merupakan software absensi yang dilengkapi berbagai fitur untuk kemudahan pengelolaan karyawan.

Daftar GajiHub sekarang juga di tautan ini dan dapatkan uji coba gratis selama 14 hari.

Author
Recent Posts

Desi Murniati

Berpengalaman lebih 5 tahun dalam penulisan tema manajemen dan karir. Desi bertujuan memberikan perspektif terbaru dari tulisannya.