SKKNI Adalah? Ini Aturan, Tujuan, Manfaat, dan Strukturnya

Dalam mengelola sumber daya manusia, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap proses kerja berjalan sesuai dengan standar yang berlaku.

Itulah mengapa terdapat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang hadir sebagai pedoman untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Dengan adanya standar ini, perusahaan dapat lebih mudah menilai kompetensi karyawan dan meningkatkan kualitas tim mereka.

Selain itu, perusahaan juga dapat meningkatkan efisiensi dan memenuhi regulasi serta standar industri yang berlaku.

Pada artikel kali ini GajiHub akan membahas pengertian SKKNI, tujuan, manfaat, sejarah, struktur, dan bedanya dengan BNSP.

[lpwtoc]

Apa yang Dimaksud dengan SKKNI?

Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) adalah standar untuk menetapkan kemampuan kerja seseorang berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam suatu profesi.

Standar ini disusun melalui proses konsultasi dengan industri terkait agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

SKKNI juga berperan dalam penyunan dan pelaksanaan pelatihan kerja, penilaian hasil pelatihan, serta pengukuran keterampilan dan keahlian seseorang berdasarkan standar yang berlaku.

Dengan adanya SKKNI yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, tenaga kerja diharapkan dapat memenuhi standar kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri.

Bagaimana Aturan Tentang SKKNI?

SKKNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada Pasal 10 Ayat (2).

Sementara itu, Pasal 10 Ayat (4) menyebutkan bahwa tata cara penetapan SKKNI diatur oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Peraturan terkait SKKNI telah mengalami beberapa perubahan, di antaranya:

KEP.227/MEN/2003 – Tata Cara Penetapan SKKNI
KEP.69/MEN/V/2004 – Perubahan Lampiran KEP.227/MEN/2003
PER.21/MEN/X/2007 – Tata Cara Penetapan SKKNI
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2012 – Tata Cara Penetapan SKKNI
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 – Peraturan terbaru yang mengatur tata cara penetapan SKKNI

Hingga kini, SKKNI terus dikembangkan untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar industri, sehingga dapat bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional.

Bagaimana Sejarah SKKNI?

Pada awalnya, pendidikan dan pelatihan di Indonesia hanya dirancang oleh pemerintah dengan kurikulum yang kurang sesuai dengan kebutuhan industri.

Industri jarang dilibatkan dalam proses ini, sehingga lulusan pelatihan sering kali belum siap bekerja.

Misalnya, banyak pihak yang menilai bahwa lulusan lembaha pendidikan dan pelatian di industri otomotif tidak memiliki skill yang cukup untuk bisa langsung bekerja.

Pada tahun 2000, Pemerintah Australia melalui Indonesia Australia Partnership for Skills Development (IAPSD) mendukung pengembangan standar kompetensi di bidang otomotif untuk perawatan dan perbaikan kendaraan ringan di Indonesia.

Pada awal pembentukannya, penyusunan SKKNI dilakukan melalui konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk bengkel umum, perusahaan otomotif, dan pakar industri.

Kemudian, Kelompok Bidang Keahlian (KBK) otomotif di bawah Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) menyusun strandar kompetensi berdasarkan kebutuhan industri, yang dikenal sebagai standa KB untuk industri otomotif.

Beberapa instansi pemerintah yang terlibat dalam proyek otomotif IAPSD antara lain:

Departemen Pendidikan Nasional
Departemen Tenaga Kerja
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Departemen Perhubungan

Sebagai hasil dari proyek ini, tersusunlah standar kompetensi yang merupakan gabungan dari standar KBK dan standar terbaru dari Australia.

Standar ini disosialisasikan kepada berbagai pihak industri, dan setelah mendapat masukan serta revisi, akhirnya ditetapkan menjadi SKKNI pertama adalah pada tanggal 8 Juli 2004 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.116/MEN/VII/2004 untuk sektor otomotif, khususnya subsektor kendaraan ringan.

Apa Tujuan dari SKKNI?

SKKNI dirancaang sebagai standar nasional untuk memastikan mutu dan pengakuan kompetensi kerja di Indonesia.

SKKNI menjadi pedoman dalam berbagai aspek pendidikan dan tenaga kerja, termasuk:

1. Menetapkan Standar Kualifikasi

SKKNI digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian pembelajaran yang diperoleh seseorang, baik melalui pendidikan formal atau nonromal, maupun pengalaman kerja.

2. Pengakuan Kompetensi secara Resmi

Sistem ini membantu dalam mengakui kualifikasi yang diperoleh dari berbagai jalur pendidikan dan pengalaman, sehingga skill seseorang dapat diakui secara resmi di dunia kerja.

3. Menyetarakan Kualifikasi Pendidikan dan Kompetensi

SKKNI memastikan bahwa kompetensi yang diperoleh dari berbagai jalur pendidikand an pengalaman kerja dapat disejajarkan dengan standar nasional yang berlaku, sehingga lebih mudah diakui oleh industri maupun pemerintah.

4. Membangun Standar untuk Tenaga Kerja Asing

Dengan adanya SKKNI, Indonesia memiliki sistem yang jelas dalam menilai dan menyetarakan kualifikasi tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia.

Hal ini memastikan tenaga kerja tersebut memenuhi standar yang dibutuhkan.

Apa Saja Manfaat SKKNI?

Dalam jangka panjang, penerapan KKNI memberikan dampak positif bagi tenaga kerja, dunia pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia, antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia

Dengan standar kualifikasi yang jelas, tenaga kerja Indonesia dapat memiliki kompetensi yang lebih baik dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Hal ini juga membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Meningkatkan Kontribusi SDM terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Ketika tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, mereka akan lebih produktif dan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Meningkatkan Mobilitas Akademik Internasional

Manfaat SKKNI selanjutnya adalah mendukung pertukaran pelajar dan tenaga kerja antarnegara dengan lebih mudah, sehingga lulusan pendidikan tinggi Indonesia dapat melanjutkan studi atau bekerja di luar negeri dengan pengakuan yang lebih luas.

4. Meningkatkan Pengakuan Indonesia di Kancah Global

Dengan adanya standar kualifikasi nasional yang jelas, negara lain dapat lebih mudah mengakui kualifikasi tenaga kerja Indonesia.

Hal ini membuka peluang kerja yang lebih besar dan meningkatkan kerja sama internasional di bidang pendidikan serta tenaga kerja.

Bagaimana Struktur SKKNI?

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang disusun sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja.

Setiap unit kompetensi mencakup berbagai aspek penting dalam pekerjaan, seperti:

Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas tertentu
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar pekerjaan dilakukan dengan aman
Kemampuan literasi dan matematika dasar yang mendukung pelaksanaan tugas
Standar kerja yang berlaku di berbagai sektor industri, perusahaan, dan tempat kerja

Unit kompetensi dalam SKKNI dirancang agar dapat diterapkan di berbagai lingkungan kerja tanpa terikat pada merek atau peralatan tertentu, karena setiap tempat kerja memiliki prosedur yang berbeda.

Komponen dalam Unit Kompetensi

Setiap unit kompetensi berisi:

Hasil kerja yang diharapkan (outcome) dari suatu tugas
Kondisi atau situasi di mana pekerjaan tersebut harus dilakukan
Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mencapai standar kerja
Bukti kompetensi, yaitu indikator atau cara untuk menilai apakah seseorang sudah kompeten dalam menjalankan tugasnya

Dengan adanya standar ini, SKKNI bertujuan menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten, terstandarisasi, dan siap bersaing di berbagai industri.

Apa Perbedaan antara BNSP dan SKKNI?

Secara sederhana, SKKNI adalah standar kompetensi yang digunakan dalam dunia kerja, sementara BNSP adalah lembaga yang mengatur dan memberikan sertifikasi berdasarkan standar tersebut.

Berikut perbedaan BNSP dan SKKNI dalam berbagai aspek:

1. Definisi

BNSP adalah lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Indonesia.

Sementara itu, SKKNI adalah standar nasional yang digunakan untuk menentukan kompetensi yang harus dimiliki tenaga kerja dalam suatu bidang atau profesi tertentu.

2. Fungsi dan Peran

BNSP bertugas menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi berbasis SKKNI.

Dalam pelaksanaannya, BNSP bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk melakukan uji kompetensi.

Di sisi lain, SKKNI menjadi acuan dalam menyusun materi pelatihan, uji kompetensi, serta sertifikasi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.

3. Dasar Hukum

BNSP berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Sedangkan SKKNI mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta berbagai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menetapkan standar kompetensi di berbagai sektor.

4. Proses Sertifikasi

BNSP menerbitkan sertifikat kompetensi melalui (Lembaga Sertifikat Profesi) LSP yang telah mendapatkan lisensi.

Uji kompetensi dilakukan berdasarkan SKKNI atau standar lain yang berlaku.

Sementara itu, SKKNI berperan sebagai dasar dalam penyusunan skema sertifikasi untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang tersertifikasi telah memenuhi standar yang ditetapkan di dunia kerja.

5. Penerapan di Dunia Kerja

Sertifikat yang diterbitkan oleh BNSP menjadi bukti bahwa seseorang telah memenuhi standar kompetensi tertentu dan diakui secara nasional.

Sertifikat ini dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan di berbagai sektor.

Sementara itu, SKKNI berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan dalam merekrut dan mengembangkan tenaga kerja, memastikan karyawan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Kesimpulan

Berdasarkan artikel di atas, dipahami bahwa SKKNI adalah acuan resmi yang digunakan untuk menentukan kompetensi tenaga kerja di berbagai bidang.

Standar ini disusun berdasarkan kebutuhan industri dan dunia kerja, yakni mencakup keterampilan, pengetahuan, serta sikap kerja yang harus dimiliki seseorang dalam suatu profesi.

SKKNI menjadi dasar dalam pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi tenaga kerja guna memastikan bahwa setiap individu yang bekerja telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dengan adanya SKKNI, tenaga kerja di Indonesia diharapkan memiliki kemampuan yang sesuai dengan standar nasional serta meningkatkan daya saing.

Sementara itu, bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kinerja, selain merekrut profesional yang sesuai dengan SKKNI, Anda dapat mendukung efisiensi kegiatan operasional dengan menggunakan software payroll dari GajiHub.

Software ini membantu mengelola kehadiran karyawan secara praktis dan akurat, sehingga tim HR dapat fokus pada tugas-tugas strategis lainnya.

GajiHub juga menyediakan data yang dibutuhkan untuk menganalisis kinerja karyawan secara real time.

Mulai dari data kompensasi, demografi karyawan, sampai data produktivitas bisa Anda peroleh dari software ini.

Tertarik mencoba? Kunjungi tautan ini dan dapatkan coba gratis hingga 14 hari.

Author
Recent Posts

Amelia

Penulis sekaligus pemilik bisnis B2B. Tertarik dengan penulisan terkait HR, Undang Undang Tenaga Kerja, dan pengembangan karier. Amel juga sedang mengambil sertifikasi CHRMP.