{"id":36751,"date":"2026-10-11T01:28:54","date_gmt":"2026-10-11T01:28:54","guid":{"rendered":"https:\/\/gajihub.com\/blog\/?p=36751"},"modified":"2026-10-11T01:28:56","modified_gmt":"2026-10-11T01:28:56","slug":"sistem-gaji-karyawan-koperasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gajihub.com\/blog\/sistem-gaji-karyawan-koperasi\/","title":{"rendered":"Sistem Gaji Karyawan Koperasi dan Aturannya"},"content":{"rendered":"\n

Sistem gaji karyawan koperasi perlu dikelola secara terstruktur agar pembayaran gaji karyawan dilakukan tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

Hal ini dikarenakan sistem penggajian koperasi merupakan pengaturan pengupahan yang mengikuti aturan ketenagakerjaan, baik itu dari UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan.<\/p>\n\n\n\n

Dalam praktiknya, sistem penggajian koperasi dapat mencakup gaji pokok, tunjangan, insentif, lembur, bonus, serta berbagai potongan seperti pajak penghasilan dan iuran jaminan sosial.<\/p>\n\n\n\n

Selain itu, koperasi juga perlu memiliki mekanisme pencatatan kehadiran, perhitungan payroll, verifikasi, pembayaran, hingga pembuatan slip gaji.<\/p>\n\n\n\n

Lalu bagaimana sistem penggajian karyawan koperasi yang ada di Indonesia dan apa saja komponen yang ada di dalamnya?<\/p>\n\n\n\n

Pada artikel ini GajiHub akan menjelaskan secara lengkap mengenai sistem penggajian karyawan koperasi, mulai dari jenis-jenis koperasi, sistem yang digunakan, hingga komponen yang dimilikinya.<\/p>\n\n\n\n

Untuk penjelasan lengkapnya Anda dapat menyimaknya di bawah ini:<\/p>\n\n\n\n

Apa Saja Jenis Koperasi di Indonesia?<\/h2>\n\n\n\n
\"sistem<\/figure>\n\n\n\n

Dalam UU Perkoperasian, koperasi memiliki pengertian sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat dengan dasar asas kekeluargaan.<\/p>\n\n\n\n

Berdasarkan keanggotaannya, koperasi dibedakan menjadi dua jenis, yakni:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Koperasi primer: Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan orang-orang;<\/li>\n\n\n\n
  2. Koperasi sekunder: Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan badan hukum koperasi.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Sedangkan dari kegiatan ekonomi yang dijalankan, koperasi dibagi ke dalam 5 jenis, yakni sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Koperasi produsen: Koperasi yang menampung dan memasarkan hasil produksi anggota, contohnya koperasi petani, koperasi peternak, dan koperasi nelayan.<\/li>\n\n\n\n
    2. Koperasi konsumen: Koperasi yang menyediakan barang-barang konsumsi untuk anggota, seperti koperasi mahasiswa dan koperasi karyawan.<\/li>\n\n\n\n
    3. Koperasi jasa: Koperasi yang bergerak di bidang jasa, seperti koperasi angkutan kota.<\/li>\n\n\n\n
    4. Koperasi simpan pinjam: Koperasi yang menghimpun dana dari anggota untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan.<\/li>\n\n\n\n
    5. Koperasi serba usaha: Koperasi yang memiliki beberapa jenis kegiatan usaha, seperti koperasi unit desa.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"gajihub<\/a><\/figure>\n\n\n\n

      Baca Juga: 10 Tantangan Sistem Gaji di Perusahaan Retail dan Solusinya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Bagaimana Aturan Koperasi di Indonesia?<\/h2>\n\n\n\n

      Ada 3 (tiga) aturan tentang koperasi yang berlaku di Indonesia, yakni sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. UU Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, yang diberlakukan kembali setelah UU Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan konstitusi,<\/li>\n\n\n\n
      2. UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, yang merevisi beberapa pasal UU Perkoperasian, di antaranya tentang kemudahan syarat pendirian koperasi serta penambahan pasal yang berkaitan dengan koperasi berbasis syariah di Indonesia.<\/li>\n\n\n\n
      3. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang menjadi turunan dari UU Cipta Kerja.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Di dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 dalam Pasal 32 disebutkan bahwa pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberikan wewenang dan kuasa untuk pengelolaan usaha dan pengelola usaha ini bertanggung jawab terhadap pengurus.<\/p>\n\n\n\n

        Pada Pasal 33 disebutkan bahwa hubungan antara pengelola usaha dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.<\/p>\n\n\n\n

        Untuk hubungan kerja tersebut, hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur melalui perjanjian kerja.<\/p>\n\n\n\n

        Pengelola usaha, baik itu karyawan atau pegawai koperasi menjalankan pekerjaan dan mendapatkan imbalan berupa upah atau gaji.<\/p>\n\n\n\n

        Baca Juga: 13 Tantangan Sistem Gaji Perusahaan Manufaktur dan Solusinya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Bagaimana Sistem Gaji Karyawan Koperasi Bekerja?<\/h2>\n\n\n\n
        \"sistem<\/figure>\n\n\n\n

        Sistem gaji karyawan koperasi adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan proses yang digunakan koperasi untuk menentukan, menghitung, membayar, serta mencatat penghasilan karyawan.<\/p>\n\n\n\n

        Sistem ini tidak hanya berkaitan dengan nominal gaji yang diterima karyawan setiap bulan.<\/p>\n\n\n\n

        Di dalamnya terdapat berbagai proses seperti pengelolaan data karyawan, kehadiran, lembur, tunjangan, potongan, pajak, BPJS, pembayaran gaji, dan pembuatan laporan.<\/p>\n\n\n\n

        Sistem yang baik juga membantu koperasi menjaga konsistensi pembayaran ketika jumlah karyawan semakin bertambah.<\/p>\n\n\n\n

        Sistem penggajian koperasi pada dasarnya berjalan melalui beberapa tahapan, mulai dari penentuan kebijakan hingga pembayaran.<\/p>\n\n\n\n

        Berikut penjelasan lengkapnya:<\/p>\n\n\n\n

        Siapa yang Menentukan Gaji Karyawan Koperasi?<\/h3>\n\n\n\n

        Penentuan gaji dapat melibatkan beberapa pihak.<\/p>\n\n\n\n

        1. Pengurus koperasi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Pengurus memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan pengelolaan karyawan dan kompensasi sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n

        2. Pengelola atau manajemen<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Manajemen dapat memberikan rekomendasi mengenai gaji berdasarkan jabatan, tanggung jawab, kinerja, kebutuhan tenaga kerja, dan kemampuan operasional koperasi.<\/p>\n\n\n\n

        3. Rapat anggota sesuai kewenangan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Rapat anggota merupakan bagian penting dalam tata kelola koperasi.<\/p>\n\n\n\n

        Namun, tidak semua keputusan terkait nominal gaji setiap karyawan harus diputuskan dalam rapat anggota.<\/p>\n\n\n\n

        Kewenangannya perlu dilihat berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta keputusan organisasi koperasi.<\/p>\n\n\n\n

        4. Kebijakan internal koperasi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Koperasi sebaiknya memiliki kebijakan tertulis mengenai struktur upah, tunjangan, lembur, insentif, bonus, serta mekanisme kenaikan gaji.<\/p>\n\n\n\n

        Baca Juga: 10 Manfaat Sistem Penggajian Otomatis dan Contoh Softwarenya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Kapan Gaji Karyawan Koperasi Dibayarkan?<\/h3>\n\n\n\n

        Koperasi dapat menetapkan periode penggajian sesuai kebijakan dan perjanjian kerja.<\/p>\n\n\n\n

        Periode yang umum digunakan adalah bulanan.<\/p>\n\n\n\n

        Koperasi sebaiknya menetapkan tanggal pembayaran secara jelas, misalnya setiap tanggal 25 atau tanggal tertentu yang tercantum dalam kebijakan perusahaan.<\/p>\n\n\n\n

        Jika terjadi keterlambatan pembayaran, koperasi perlu segera melakukan pengecekan penyebabnya, seperti masalah administrasi, rekening, arus kas, atau kesalahan data payroll.<\/p>\n\n\n\n

        Baca Juga: Mengenal Prosedur Sistem Penggajian dan Cara Kerjanya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Bagaimana Alur Penggajian Karyawan Koperasi?<\/h3>\n\n\n\n

        Secara umum, alurnya dapat dilakukan melalui tahapan berikut:<\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. Mengumpulkan data kehadiran<\/strong> karyawan.<\/li>\n\n\n\n
        2. Menghitung gaji dan tunjangan<\/strong> berdasarkan data payroll.<\/li>\n\n\n\n
        3. Menghitung potongan<\/strong>, termasuk pajak dan iuran yang menjadi tanggungan karyawan.<\/li>\n\n\n\n
        4. Melakukan verifikasi<\/strong> hasil perhitungan.<\/li>\n\n\n\n
        5. Membayar gaji<\/strong> melalui rekening atau metode pembayaran yang digunakan koperasi.<\/li>\n\n\n\n
        6. Membuat slip dan laporan penggajian<\/strong> sebagai dokumentasi.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          Baca Juga: 10 Manfaat Sistem Penggajian Otomatis dan Contoh Softwarenya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

          Bagaimana Ketentuan Sistem Gaji Karyawan Koperasi?<\/h2>\n\n\n\n

          Dikarenakan hubungan karyawan dengan pengurus koperasi adalah hubungan kerja, maka ketentuannya mengacu pada aturan ketenagakerjaan, yakni UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan PP Pengupahan.<\/p>\n\n\n\n

          1. Koperasi Skala Mikro dan Kecil<\/h3>\n\n\n\n

          Jika skala operasi masuk ke kategori mikro dan kecil, sesuai ketentuan PP Pengupahan, maka penetapan gaji karyawan koperasi dapat dikecualikan atau tidak mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

          Sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35, kriteria terbaru usaha mikro dan usaha kecil adalah sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

          Kriteria usaha mikro: memiliki modal usaha paling banyak Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan (omzet) tahunan paling banyak Rp2 miliar.<\/p>\n\n\n\n

          Kriteria usaha kecil: memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau omzet tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan Rp15 miliar.<\/p>\n\n\n\n

          Sistem gaji karyawan koperasi untuk skala mikro dan kecil mengikuti Pasal 36 PP Pengupahan, yakni gaji ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara karyawan dan pengurus.<\/p>\n\n\n\n

          Gaji yang disepakati paling sedikit adalah:<\/p>\n\n\n\n