{"id":3384,"date":"2023-05-17T08:56:27","date_gmt":"2023-05-17T08:56:27","guid":{"rendered":"https:\/\/gajihub.com\/blog\/?p=3384"},"modified":"2026-02-23T00:59:00","modified_gmt":"2026-02-23T00:59:00","slug":"uu-ketenagakerjaan-terbaru","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gajihub.com\/blog\/uu-ketenagakerjaan-terbaru\/","title":{"rendered":"UU Ketenagakerjaan Terbaru, Ketahui Poin-Poin Pentingnya"},"content":{"rendered":"\n

Sebagai pedoman dalam menjalani suatu pekerjaan, karyawan perlu memahami poin-poin yang terkandung dalam <\/span>Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003<\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n\n\n\n

Karyawan juga <\/span>harus selalu <\/span>up to date <\/span><\/i>dengan Undang-Undang  Ketenagakerjaan terbaru. Pasalnya, terdapat aturan ketenagakerjaan terbaru yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja atau UU No.11 Tahun 2020. <\/span><\/p>\n\n\n\n

Panduan Lengkap Memahami UU Ketenagakerjaan Terbaru Indonesia <\/b><\/h2>\n\n\n\n

UU Ketenagakerjaan dapat menjadi panduan karyawan untuk mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki. Pada artikel kali ini, Gajihub akan menjabarkan beberapa poin penting yang wajib dipahami oleh karyawan. <\/span><\/p>\n\n\n\n\n\n

Aturan J<\/b>am Kerja Sesuai UU Ketenagakerjaan Terbaru<\/b><\/h2>\n\n\n\n

Waktu kerja karyawan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyebutkan ada dua sistem yang dapat dipilih untuk menentukan waktu kerja, yaitu: <\/span><\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Perusahaan yang menerapkan 6 hari kerja, maka jam kerja karyawan<\/a> 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam satu minggu. <\/span><\/li>\n\n\n\n
  2. Perusahaan yang menerapkan 5 hari kerja, maka jam kerja karyawan 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam satu minggu.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Ketentuan Lembur <\/b><\/h2>\n\n\n\n

    Ada dua hal yang perlu diperhatikan mengenai ketentuan lembur, yaitu waktu lembur serta sistem perhitungan upah lembur. <\/span><\/b><\/p>\n\n\n\n

    1. Waktu Lembur <\/b><\/h3>\n\n\n\n

    Ketentuan lembur tercantum dalam Pasal 78 UU Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa maksimal waktu lembur dalam satu hari adalah 3 jam dan 14 jam dalam satu minggu. Apabila pekerja menjalani jam kerja tersebut atau melebihi waktu kerja, maka perusahaan wajib membayar upah kerja lembur.<\/span><\/p>\n\n\n\n

    Baca Juga: Ketenagakerjaan Adalah: Ini Permasalahan, dan Solusinya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

    2. Aturan Perhitungan Upah Lembur <\/b><\/h3>\n\n\n\n

    Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No.102\/MEN\/VI\/2004 upah lembur dihitung dengan cara mengalikan besaran upah per jam dengan jumlah jam lembur yang dilakukan. <\/span><\/p>\n\n\n\n

    Besaran upah per jam yang digunakan sebagai acuan adalah upah per jam yang sudah ditetapkan perusahaan atau upah  minimum yang berlaku di wilayah tempat perusahaan berada. <\/span><\/p>\n\n\n\n

    Kemudian, jika lembur dilakukan pada hari libur nasional atau hari libur pekerja, maka upah per jam ditetapkan paling sedikit 2 kali dari besaran upah per jam biasa. <\/span><\/p>\n\n\n\n

    Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan, Simak Manfaat, Besaran, dan Cara Pembayarannya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Status Karyawan <\/b><\/h2>\n\n\n\n

    Status karyawan berkaitan dengan Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerja, yakni suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tulisan, baik dalam waktu tertentu maupun tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, serta kewajiban pekerja dan perusahaan. <\/span><\/p>\n\n\n\n

    Status karyawan sendiri dibagi ke dalam beberapa golongan sesuai yang tercantum dalam UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, yaitu: <\/span><\/p>\n\n\n\n

    1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) <\/b><\/h3>\n\n\n\n

    Ketentuan tentang PKWT atau karyawan kontrak diatur dalam Pasal 57 UU Ketenagakerjaan terbaru. Karyawan yang berstatus PKWT adalah mereka yang bekerja untuk perusahaan dalam waktu tertentu. <\/span><\/p>\n\n\n\n

    Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (1) dijelaskan bahwa karyawan termasuk golongan PKWT apabila kontrak kerja tidak lebih dari tiga tahun dan tidak ada masa percobaan kerja atau <\/span>probation. <\/span><\/i><\/p>\n\n\n\n

    2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)<\/b><\/h3>\n\n\n\n

    PKWT merupakan perjanjian hubungan kerja yang bersifat tetap, sehingga karyawan dengan status PKWT juga disebut dengan karyawan tetap. <\/span><\/p>\n\n\n\n

    PKWTT memiliki syarat masa <\/span>probation <\/span><\/i>dengan waktu paling lama tiga bulan. Apabila melebihi dari waktu tiga bulan, maka dinyatakan sebagai karyawan PKWTT atau tetap. <\/span><\/p>\n\n\n\n

    3. Outsourcing <\/b><\/h3>\n\n\n\n

    Outsourcing <\/span><\/i>atau alih daya adalah pemanfaatan tenaga kerja yang disediakan oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Hak dan kewajibannya sendiri telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 65 ayat (1). <\/span><\/p>\n\n\n\n

    Aturan tersebut menjelaskan bahwa pekerja <\/span>outsourcing <\/span><\/i>hanya dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. <\/span><\/p>\n\n\n\n

    Baca juga: <\/span>Hak Karyawan Tetap dan Bedanya dengan Karyawan Tidak Tetap <\/b><\/a><\/p>\n\n\n

    \n
    \"gajihub<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

    <\/p>\n\n\n\n

    Pengupahan <\/b><\/h2>\n\n\n\n

    Setelah bekerja dalam kurun waktu tertentu, tentunya karyawan akan mendapatkan upah sebagai bentuk kompensasi dari perusahaan. Tak hanya upah pokok, perusahaan pun wajib memberikan bentuk kompensasi lain sesuai yang tercantum pada UU Ketenagakerjaan terbaru.<\/span><\/p>\n\n\n\n

    1. Kompensasi Wajib Untuk Karyawan <\/b><\/h3>\n\n\n\n

    Aturan pengupahan tercantum pada UU Ketenagakerjaan terbaru Pasal 88 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap karyawan berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi kehidupan secara layak. Berdasarkan aturan tersebut, perusahaan wajib memberikan kompensasi kepada karyawan dalam bentuk: <\/span><\/p>\n\n\n\n