Tujuannya adalah agar bisa mengurus perpajakan secara mandiri.<\/p>\n\n\n\n
Lalu bagaimana dasar hukum dari self assessment system ini dan apa alasan diterapkan sistem ini?<\/p>\n\n\n\n
Pada artikel ini GajiHub akan menjelaskan secara lengkap mengenai self assessment system, mulai dari pengertiannya, kelebihan dan kekurangannya, dasar hukum, hingga alasan diterapkannya.<\/p>\n\n\n\n
Untuk penjelasan lengkapnya Anda dapat menyimaknya di bawah ini:<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
Apa yang Dimaksud dengan Self Assessment System?<\/h2>\n\n\n\n![\"self](\"https:\/\/gajihub.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/self-assesment-system-satu.webp\")
<\/figure>\n\n\n\nSelf assessment system merupakan sistem yang dibuat agar wajib pajak dapat melaporkan kewajiban mereka secara mandiri.<\/p>\n\n\n\n
Di sini wajib pajak diberikan kebebasan untuk menentukan besaran pajak yang diajukan.<\/p>\n\n\n\n
Melaporkan dan membayar pajak yang ada dalam sistem ini merupakan bentuk inisiatif dari wajib pajak itu sendiri.<\/p>\n\n\n\n
Tentunya sistem ini membutuhkan dukungan teknologi yang memungkinkan untuk menyimpan informasi yang banyak dan sesuai dengan realita.<\/p>\n\n\n\n
Dalam melaporkan dan menghitung pajak di sistem ini, wajib pajak dianggap mampu dan jujur serta menyadari pentingnya pembayaran pajak.<\/p>\n\n\n\n
Termasuk memahami undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n![\"gajihub](\"https:\/\/gajihub.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/gajihub-banner-2-1024x1024.webp\")
<\/a><\/figure>\n\n\n\nBaca Juga: Menghitung Pajak Penghasilan Karyawan dan Ketentuannya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\nApa Kelebihan dan Kekurangan Self Assessment?<\/h2>\n\n\n\n
Self assessment system tentunya bukan sistem yang sempurna.<\/p>\n\n\n\n
Dalam penerapannya, sistem ini memiliki berbagai kelebihan dan juga kekurangan.<\/p>\n\n\n\n
Berikut kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem ini:<\/p>\n\n\n\n
Kelebihan Self Assessment System:<\/h3>\n\n\n\n\n- Pemungutan pajak dapat berjalan dengan lebih efektif karena wajib pajak dapat menghitung pajak mereka secara mandiri.<\/li>\n\n\n\n
- Mendorong wajib pajak untuk lebih percaya mekanisme perpajakan yang ada di Indonesia.<\/li>\n\n\n\n
- Membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak dan laporan SPT<\/a> juga dapat dipertanggungjawabkan.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Baca Juga: Jenis Tarif Pajak dan Dasar Hukumnya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\nKekurangan Self Assessment System:<\/h3>\n\n\n\n\n- Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan dapat mengalami kesulitan melakukan proses perhitungan, setoran, hingga laporan pajak.<\/li>\n\n\n\n
- Risiko keliru dan salah dalam menghitung besaran pajak yang harus ditanggung.<\/li>\n\n\n\n
- Menimbulkan tunggakan pajak.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Baca Juga: Gaji di Bawah Rp10 Juta di 2026 Bebas Pajak, Cek Syaratnya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\nApa Dasar Hukum Self Assessment?<\/h2>\n\n\n\n![\"self](\"https:\/\/gajihub.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/self-assesment-system-dua.webp\")
<\/figure>\n\n\n\nDasar hukum diberlakukannya sistem ini adalah Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 Tahun 1983, yang disempurnakan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.<\/p>\n\n\n\n
Ini membuat sistem ini menjadi corak dan khas dari sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
Selain dalam UU tersebut, dasar hukumnya juga ada dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP dimana disebutkan sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.\u201d<\/p>\n\n\n\n
Maksudnya adalah sistem ini memiliki titik berat pada peran aktif wajib pajak dalam pemungutan pajak mereka.<\/p>\n\n\n\n
Sedangkan pemerintah dan institusi memiliki peran pemungut pajak hanya sebagai pengawas dan penegak hukum saja.<\/p>\n\n\n\n
Meski demikian, DJP memiliki wewenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPB) yang ada pada kasus-kasus tertentu.<\/p>\n\n\n\n
Contohnya adalah ketika dari hasil pemeriksaan ataupun keterangan lain wajib pajak tidak memenuhi kewajiban formal dan\/atau kewajiban material.<\/p>\n\n\n\n
Ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP di mana dijelaskan jika dalam waktu 5 tahun setelah pajak terutang atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, maka DJP dapat menerbitkan SKPB dengan alasan berikut ini:<\/p>\n\n\n\n
\n- Jika dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain dinyatakan bahwa pajak terutang atau kurang bayar.<\/li>\n\n\n\n
- Jika SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yakni pada Pasal 3 ayat (3) UU KUP. Setelah mendapatkan teguran secara tertulis tidak disampaikan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang ada pada Surat Teguran.<\/li>\n\n\n\n
- Jika dari hasil pemeriksaan atau ketentuan lain tentang PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.<\/li>\n\n\n\n
- Jika kewajiban pembukuan dan pencatatan (Pasal 28 atau Pasal 29 UU KUP) tidak dipenuhi sehingga tidak sempat diketahui besaran pajak terutang.<\/li>\n\n\n\n
- Jika wajib pajak diterbitkan NPWP dan\/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan yang ada dalam Pasal 2 ayat (4a) UU KUP).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Baca Juga: PPh Final: Pengertian dan Perbedaan dengan PPh Tidak Final<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\nAlasan Diterapkan Self Assessment di Indonesia<\/h2>\n\n\n\n![\"self](\"https:\/\/gajihub.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/self-assesment-system-tiga.webp\")
<\/figure>\n\n\n\nSebagai salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi sebuah negara, setiap wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan dan membayar pajak.<\/p>\n\n\n\n
Untuk mendukung kemudahan pelaporan pajak, digunakan sistem assessment ini.<\/p>\n\n\n\n
Lalu apa saja alasan diterapkan self assessment system ini?<\/p>\n\n\n\n
Berikut jawabannya untuk Anda:<\/p>\n\n\n\n
\n- Ini dilakukan untuk mendukung kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang ada di Indonesia.<\/li>\n\n\n\n
- Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban mereka dengan sistem yang tepat dna juga mudah.<\/li>\n\n\n\n
- Sistem ini juga dapat memudahkan pemenuhan kewajiban pajak secara baik, benar, dan juga jelas.<\/li>\n\n\n\n
- Langkah dan arus perpajakan dapat berjalan secara teratur dan juga terorganisir.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Sebelum diterapkan sistem ini, di Indonesia sebenarnya pernah diterapkan sistem-sistem lainnya.<\/p>\n\n\n\n
Ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu.<\/p>\n\n\n\n
Dulu, Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak official assessment, yakni sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas pajak untuk menetapkan besaran pajak terutang wajib pajak.<\/p>\n\n\n\n
Sistem ini berlangsung hingga Indonesia memasuki masa reformasi perpajakan yakni di tahun 1983.<\/p>\n\n\n\n
Baca Juga: PPh 21 Bukan Pegawai: Ini Tarif dan Cara Menghitungnya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\nApa Saja Faktor Keberhasilan Self Assessment System?<\/h2>\n\n\n\n![\"pajak\"](\"https:\/\/gajihub.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/self-assesment-system-empat.webp\")
<\/figure>\n\n\n\nAda faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan sistem ini.<\/p>\n\n\n\n
Beberapa peneliti yang ada di dunia mengatakan bahwa sistem ini dapat berhasil jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan kedisiplinan yang tinggi.<\/p>\n\n\n\n
Menerapkan sistem ini adalah bentuk upaya untuk mendidik wajib pajak dan meningkatkan kepedulian mereka terhadap kewajiban perpajakan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Tentunya sistem ini masih memiliki kelemahan, yakni mereka yang belum memahami caranya maka dapat merasa terbebani karena harus memenuhi kewajiban perpajakan mereka sendiri.<\/p>\n\n\n\n
Ini dimulai dari mendaftarkan diri, menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, menyetorkan kewajiban dan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.<\/p>\n\n\n\n
Bagi wajib pajak pribadi, jika dalam penerapan self assessment system terjadi kesalahan, maka dapat dilakukan pembetulan SPT sebelum dilakukan pemeriksaan.<\/p>\n\n\n\n
Sedangkan untuk wajib pajak badan, jika terjadi kesalahan maka dapat dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial secara fiskal dalam melakukan perhitungan pajak terutang.<\/p>\n\n\n\n
Baca Juga: Pengertian Status PTKP TK\/K1\/K2\/K3 dan Cara Hitungnya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\nKesimpulan<\/h2>\n\n\n\n
Itulah penjelasan lengkap mengenai self assessment system yang dapat menjadi referensi untuk Anda.<\/p>\n\n\n\n
Dari penjelasan artikel di atas dapat diketahui bahwa self assessment system merupakan sistem perpajakan yang ada di Indonesia yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan perpajakan mereka secara mandiri.<\/p>\n\n\n\n
Tentunya dengan sistem ini diharapkan wajib pajak lebih mudah dan efektif dalam melaporkan pajak mereka.<\/p>\n\n\n\n
Untuk perusahaan, pastikan Anda mengelola perpajakan karyawan dengan baik dan benar.<\/p>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\nSelf assessment system merupakan sistem yang dibuat agar wajib pajak dapat melaporkan kewajiban mereka secara mandiri.<\/p>\n\n\n\n
Di sini wajib pajak diberikan kebebasan untuk menentukan besaran pajak yang diajukan.<\/p>\n\n\n\n
Melaporkan dan membayar pajak yang ada dalam sistem ini merupakan bentuk inisiatif dari wajib pajak itu sendiri.<\/p>\n\n\n\n
Tentunya sistem ini membutuhkan dukungan teknologi yang memungkinkan untuk menyimpan informasi yang banyak dan sesuai dengan realita.<\/p>\n\n\n\n
Dalam melaporkan dan menghitung pajak di sistem ini, wajib pajak dianggap mampu dan jujur serta menyadari pentingnya pembayaran pajak.<\/p>\n\n\n\n
Termasuk memahami undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n Baca Juga: Menghitung Pajak Penghasilan Karyawan dan Ketentuannya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n Self assessment system tentunya bukan sistem yang sempurna.<\/p>\n\n\n\n Dalam penerapannya, sistem ini memiliki berbagai kelebihan dan juga kekurangan.<\/p>\n\n\n\n Berikut kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem ini:<\/p>\n\n\n\n Baca Juga: Jenis Tarif Pajak dan Dasar Hukumnya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n Baca Juga: Gaji di Bawah Rp10 Juta di 2026 Bebas Pajak, Cek Syaratnya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n Dasar hukum diberlakukannya sistem ini adalah Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 Tahun 1983, yang disempurnakan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.<\/p>\n\n\n\n Ini membuat sistem ini menjadi corak dan khas dari sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n Selain dalam UU tersebut, dasar hukumnya juga ada dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP dimana disebutkan sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n \u201cSetiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.\u201d<\/p>\n\n\n\n Maksudnya adalah sistem ini memiliki titik berat pada peran aktif wajib pajak dalam pemungutan pajak mereka.<\/p>\n\n\n\n Sedangkan pemerintah dan institusi memiliki peran pemungut pajak hanya sebagai pengawas dan penegak hukum saja.<\/p>\n\n\n\n Meski demikian, DJP memiliki wewenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPB) yang ada pada kasus-kasus tertentu.<\/p>\n\n\n\n Contohnya adalah ketika dari hasil pemeriksaan ataupun keterangan lain wajib pajak tidak memenuhi kewajiban formal dan\/atau kewajiban material.<\/p>\n\n\n\n Ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP di mana dijelaskan jika dalam waktu 5 tahun setelah pajak terutang atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, maka DJP dapat menerbitkan SKPB dengan alasan berikut ini:<\/p>\n\n\n\n Baca Juga: PPh Final: Pengertian dan Perbedaan dengan PPh Tidak Final<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n Sebagai salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi sebuah negara, setiap wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan dan membayar pajak.<\/p>\n\n\n\n Untuk mendukung kemudahan pelaporan pajak, digunakan sistem assessment ini.<\/p>\n\n\n\n Lalu apa saja alasan diterapkan self assessment system ini?<\/p>\n\n\n\n Berikut jawabannya untuk Anda:<\/p>\n\n\n\n Sebelum diterapkan sistem ini, di Indonesia sebenarnya pernah diterapkan sistem-sistem lainnya.<\/p>\n\n\n\n Ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu.<\/p>\n\n\n\n Dulu, Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak official assessment, yakni sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas pajak untuk menetapkan besaran pajak terutang wajib pajak.<\/p>\n\n\n\n Sistem ini berlangsung hingga Indonesia memasuki masa reformasi perpajakan yakni di tahun 1983.<\/p>\n\n\n\n Baca Juga: PPh 21 Bukan Pegawai: Ini Tarif dan Cara Menghitungnya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n Ada faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan sistem ini.<\/p>\n\n\n\n Beberapa peneliti yang ada di dunia mengatakan bahwa sistem ini dapat berhasil jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan kedisiplinan yang tinggi.<\/p>\n\n\n\n Menerapkan sistem ini adalah bentuk upaya untuk mendidik wajib pajak dan meningkatkan kepedulian mereka terhadap kewajiban perpajakan mereka.<\/p>\n\n\n\n Tentunya sistem ini masih memiliki kelemahan, yakni mereka yang belum memahami caranya maka dapat merasa terbebani karena harus memenuhi kewajiban perpajakan mereka sendiri.<\/p>\n\n\n\n Ini dimulai dari mendaftarkan diri, menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, menyetorkan kewajiban dan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.<\/p>\n\n\n\n Bagi wajib pajak pribadi, jika dalam penerapan self assessment system terjadi kesalahan, maka dapat dilakukan pembetulan SPT sebelum dilakukan pemeriksaan.<\/p>\n\n\n\n Sedangkan untuk wajib pajak badan, jika terjadi kesalahan maka dapat dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial secara fiskal dalam melakukan perhitungan pajak terutang.<\/p>\n\n\n\n Baca Juga: Pengertian Status PTKP TK\/K1\/K2\/K3 dan Cara Hitungnya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n Itulah penjelasan lengkap mengenai self assessment system yang dapat menjadi referensi untuk Anda.<\/p>\n\n\n\n Dari penjelasan artikel di atas dapat diketahui bahwa self assessment system merupakan sistem perpajakan yang ada di Indonesia yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan perpajakan mereka secara mandiri.<\/p>\n\n\n\n Tentunya dengan sistem ini diharapkan wajib pajak lebih mudah dan efektif dalam melaporkan pajak mereka.<\/p>\n\n\n\n Untuk perusahaan, pastikan Anda mengelola perpajakan karyawan dengan baik dan benar.<\/p>\n\n\n\n<\/a><\/figure>\n\n\n\nApa Kelebihan dan Kekurangan Self Assessment?<\/h2>\n\n\n\n
Kelebihan Self Assessment System:<\/h3>\n\n\n\n
\n
Kekurangan Self Assessment System:<\/h3>\n\n\n\n
\n
Apa Dasar Hukum Self Assessment?<\/h2>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\n\n
Alasan Diterapkan Self Assessment di Indonesia<\/h2>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\n\n
Apa Saja Faktor Keberhasilan Self Assessment System?<\/h2>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\nKesimpulan<\/h2>\n\n\n\n