{"id":2130,"date":"2022-10-28T07:22:04","date_gmt":"2022-10-28T07:22:04","guid":{"rendered":"https:\/\/gajihub.com\/blog\/?p=2130"},"modified":"2025-05-10T12:35:17","modified_gmt":"2025-05-10T12:35:17","slug":"jkk-dan-jkm-pengertian-regulasi-manfaat-dan-iurannya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gajihub.com\/blog\/jkk-dan-jkm-pengertian-regulasi-manfaat-dan-iurannya\/","title":{"rendered":"JKK dan JKM: Pengertian, Regulasi, Manfaat, dan Iurannya"},"content":{"rendered":"\n

Jika Anda adalah seorang karyawan atau tim HR, tentunya sudah sering mendengar istilah JKK dan JKM, terutama bagi yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.<\/p>\n\n\n\n

Sebab, JKK dan JKM sendiri ialah dua jaminan sosial yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan.<\/p>\n\n\n\n

JKK merupakan kependekan dari Jaminan Kecelakaan Kerja <\/a>dan JKM adalah Jaminan Kematian.<\/p>\n\n\n\n

Pada artikel kali ini, kami akan membahas secara mendetail apa itu JKK dan JKM lengkap beserta manfaat dan juga iurannya.<\/p>\n\n\n\n

Baca selengkapnya hanya di bawah ini:<\/p>\n\n\n\n\n\n

Apa itu JKK dan JKM?<\/h2>\n\n\n\n

Adapun kepanjangan dari JKK ialah Jaminan Kecelakaan Kerja, dan JKM ialah Jaminan Kematian.<\/p>\n\n\n\n

Selain dua jaminan sosial tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki jaminan lainnya, yakni JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun), dan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan).<\/p>\n\n\n\n

Namun pada artikel ini kita hanya akan membahas secara mendalam JKK dan JKM berdasarkan undang-undang yang berlaku:<\/p>\n\n\n\n

Pengertian mendalam JKK dan dasar hukumnya<\/h3>\n\n\n\n

UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) tidak menetapkan definisi atau pengertian program JKK dalam salah satu ayat atau pasalnya.<\/p>\n\n\n\n

Peraturan pelaksanaan UU SJSN mengatur definisi Program Jaminan Kecelakaan Kerja, yaitu dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015:<\/p>\n\n\n\n

\n

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan\/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Merujuk ke belakang ke era persiapan RUU SJSN, penjelasan tentang jaminan kecelakaan kerja tertulis dalam Naskah Akademis (NA) RUU SJSN tahun 2004.<\/p>\n\n\n\n

NA ini menguraikan bahwa Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Program JKK) adalah suatu program bertujuan memberikan jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju, menunaikan dan selesai menunaikan tugas pekerjaan dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan.<\/p>\n\n\n\n

Penyelenggaraan program JKK mengacu pada filosofi kecelakaan kerja sebagaimana diterangkan dalam penjelasan umum PP No. 44 Tahun 2015 paragraf ketiga.<\/p>\n\n\n\n

Kecelakaan kerja adalah suatu risiko yang menjadi tanggung jawab pengusaha, karena Pemberi Kerja yang mempunyai kewajiban untuk mencegah agar di perusahaannya tidak terjadi kecelakaan kerja.<\/p>\n\n\n\n

Risiko kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja (resque professional), sehingga Pekerja yang tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja harus dijamin agar tetap memperoleh hakhaknya sebagai Pekerja, seperti sebelum terjadi kecelakaan kerja.<\/p>\n\n\n\n

Dengan merangkai beberapa pasal dalam UU SJSN yang mengatur tentang program jaminan sosial, manfaat, tujuan dan tatalaksananya, serta filosofi kecelakaan kerja, pengertian Program Jaminan Kecelakaan Kerja dapat dirumuskan sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

\n

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah program jaminan sosial yang menjamin biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan santunan uang tunai bagi setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja, yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan membayar iuran berkala atau iurannya dibayari oleh Pemerintah kepada BPJS Ketenagakerjaan.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Tujuan penyelenggaraan program JKK diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU SJSN, yaitu:<\/p>\n\n\n\n

\n

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin  agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Baca juga: Tugas Staff Operasional dan Skill yang Dibutuhkan<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pengertian mendalam JKM dan dasar hukumnya<\/h3>\n\n\n\n

UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) tidak menetapkan definisi atau pengertian program Jaminan Kematian (JKM) dalam salah satu ayat atau pasalnya.<\/p>\n\n\n\n

Peraturan pelaksanaan UU SJSN mengatur definisi Program JKM dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015:<\/p>\n\n\n\n

\n

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Program JKM diselenggarakan secara nasional berdasarkan mekanisme asuransi sosial yang bercirikan sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

Merupakan jaminan santunan yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang sah pada saat peserta meninggal dunia.<\/p>\n\n\n\n