{"id":14463,"date":"2024-10-01T08:20:17","date_gmt":"2024-10-01T08:20:17","guid":{"rendered":"https:\/\/gajihub.com\/blog\/?p=14463"},"modified":"2025-07-31T12:23:21","modified_gmt":"2025-07-31T12:23:21","slug":"uu-cipta-kerja-tentang-phk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gajihub.com\/blog\/uu-cipta-kerja-tentang-phk\/","title":{"rendered":"UU Cipta Kerja Tentang PHK: Proses dan Hak-Hak Karyawan"},"content":{"rendered":"\n

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah situasi yang tidak diinginkan baik oleh perusahaan maupun karyawan. Untuk mengurangi dampak dari situasi tersebut, Anda perlu memahami UU Cipta Kerja tentang PHK.<\/p>\n\n\n\n

Sebelumnya, PHK bagi karyawan artinya mereka kehilangan sumber penghasilan dan ketidakpastian mengenai masa depan kerier.<\/p>\n\n\n\n

Sementara bagi perusahaan, PHK dapat menjadi langkah yang harus diambil untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit, perubahan strategi bisnis, atau efisiensi.<\/p>\n\n\n\n

Untungnya dalam UU Cipta Kerja pemerintah telah mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk proses dan hak karyawan yang terkena PHK.<\/p>\n\n\n\n

Pada artikel kali ini, Gajihub akan membahas UU Cipta Kerja tentang PHK, proses, dan hak karyawan yang terkena PHK.<\/p>\n\n\n\n\n\n

Apa yang Dimaksud dengan PHK?<\/h2>\n\n\n
\n
\"uu<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja, adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengakhiri kontrak kerja dengan karyawan secara sepihak.<\/p>\n\n\n\n

Ada berbagai alasan yang dapat menyebabkan PHK, mulai dari efisiensi perusahaan, perubahan struktur organisasi, hingga alasan yang disebabkan oleh karyawan itu sendiri, seperti pelanggaran disiplin atau performa kerja yang tidak memadai.<\/p>\n\n\n\n

Proses PHK di Indonesia diatur secara ketat oleh undang-undang, karena PHK bukanlah keputusan yang bisa diambil sembarangan.<\/p>\n\n\n\n

Perusahaan harus memiliki alasan yang jelas dan prosedur yang harus diikuti agar PHK dianggap sah menurut hukum.<\/p>\n\n\n\n

Sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja, aturan terkait PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Namun, dengan berlakunya UU Cipta Kerja, ada beberapa perubahan yang harus dipahami baik oleh perusahaan maupun karyawan.<\/p>\n\n\n\n

Baca Juga: Apa itu PMTK dalam PHK? Berikut Penjelasan Lengkapnya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Bagaimana Pengaruh UU Cipta Kerja Terhadap PHK?<\/h2>\n\n\n
\n
\"uu<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Undang-Undang Cipta Kerja, yang juga dikenal sebagai Omnibus Law, mulai berlaku sejak tahun 2020.<\/p>\n\n\n\n

Salah satu fokus dari undang-undang ini adalah menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia dengan memperbaiki berbagai aturan terkait ketenagakerjaan, termasuk proses PHK.<\/p>\n\n\n\n

Di dalamnya, terdapat perubahan penting yakni penyederhanaan proses PHK, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengambil keputusan terkait tenaga kerja.<\/p>\n\n\n\n

Namun, bagi karyawan, hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran karena fleksibilitas ini dianggap dapat mengurangi perlindungan yang sebelumnya mereka miliki.<\/p>\n\n\n\n

Meskipun begitu, UU Cipta Kerja tetap mengatur sejumlah hak yang harus diterima karyawan jika mereka terkena PHK, di antaranya adalah pesangon.<\/p>\n\n\n\n

Baca Juga: UU Cipta Kerja Tentang Pesangon: Ini Syarat dan Contohnya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Apa Saja Hak-hak Pekerja yang Terkena PHK Menurut UU Cipta Kerja?<\/h2>\n\n\n
\n
\"uu<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan, baik karena alasan tertentu yang ditentukan oleh perusahaan maupun keinginan pekerja.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, PHK harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak pekerja.<\/p>\n\n\n\n

Salah satu ketentuan ini tertuang dalam Pasal 156 UU Cipta Kerja yang membahas hak-hak pekerja saat mengalami PHK.<\/p>\n\n\n\n

1. Uang Pesangon<\/h3>\n\n\n\n

Pasal 156 ayat 2 dari UU Cipta Kerja<\/a> mengatur pemberian uang pesangon yang tergantung pada masa kerja karyawan di perusahaan tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Berikut rincian uang pesangon berdasarkan lama bekerja:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah<\/li>\n\n\n\n
  2. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah<\/li>\n\n\n\n
  3. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah<\/li>\n\n\n\n
  4. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah<\/li>\n\n\n\n
  5. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah<\/li>\n\n\n\n
  6. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah<\/li>\n\n\n\n
  7. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah<\/li>\n\n\n\n
  8. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah<\/li>\n\n\n\n
  9. Masa kerja 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Dengan demikian, semakin lama seorang pekerja berada di perusahaan, semakin besar uang pesangon yang berhak mereka terima.<\/p>\n\n\n\n

    Baca Juga: 10 Pekerjaan yang Paling Banyak Terkena PHK di Indonesia<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

    2. Uang Penghargaan Masa Kerja<\/h3>\n\n\n\n

    Pasal 156 ayat 3 UU Cipta Kerja mengatur tentang uang penghargaan masa kerja sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan kepada pekerja.<\/p>\n\n\n\n

    Besarannya juga tergantung dari lama masa kerja, dengan rincian berikut:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun: 2 bulan upah<\/li>\n\n\n\n
    2. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah<\/li>\n\n\n\n
    3. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun: 4 bulan upah<\/li>\n\n\n\n
    4. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun: 5 bulan upah<\/li>\n\n\n\n
    5. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun: 6 bulan upah<\/li>\n\n\n\n
    6. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun: 7 bulan upah<\/li>\n\n\n\n
    7. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun: 8 bulan upah<\/li>\n\n\n\n
    8. Masa kerja 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Uang penghargaan masa kerja ini adalah bentuk penghargaan tambahan yang diberikan kepada pekerja yang telah mengabdi dalam jangka waktu lama di perusahaan.<\/p>\n\n\n\n

      Baca Juga: Cara Hitung UPMK (Uang Penghargaan Masa Kerja)<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n

      \n
      \"gajihub<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

      <\/p>\n\n\n\n

      3. Uang Penggantian Hak<\/h3>\n\n\n\n

      Selain uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, pekerja yang terkena PHK juga berhak mendapatkan uang penggantian hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 4 UU Cipta Kerja.<\/p>\n\n\n\n

      Hak-hak yang dimaksud meliputi:<\/p>\n\n\n\n