{"id":12290,"date":"2024-08-05T08:44:44","date_gmt":"2024-08-05T08:44:44","guid":{"rendered":"https:\/\/gajihub.com\/blog\/?p=12290"},"modified":"2025-09-15T02:50:22","modified_gmt":"2025-09-15T02:50:22","slug":"komponen-thp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gajihub.com\/blog\/komponen-thp\/","title":{"rendered":"Komponen THP, Cara Menghitung, dan Contoh Perhitungannya"},"content":{"rendered":"\n

Dalam proses penggajian karyawan, ada beberapa komponen gaji serta potongan yang perlu dihitung untuk menghasilkan Take Home Pay <\/em>(THP), yakni jumlah gaji yang diterima karyawan setelah semua potongan.<\/p>\n\n\n\n

THP adalah jumlah uang yang benar-benar diterima oleh karyawan di tangan mereka<\/a>, setelah dikurangi pajak penghasilan, iuran BPJS, dan potongan lainnya.<\/p>\n\n\n\n

Dengan memahami berbagai komponen THP, Anda dapat membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan pajak yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

Pada artikel kali ini, Gajihub akan membahas apa saja komponen THP, pengertian, contoh perhitungan, hingga tips pengelolaan penggajian karyawan.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

Apa yang Dimaksud dengan THP?<\/h2>\n\n\n\n
\"komponen<\/figure>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Take Home Pay <\/em>(THP) adalah<\/a> istilah yang digunakan untuk merujuk pada jumlah pendapatan yang diterima karyawan setelah dikurangi dengan pajak dan potongan lainnya.<\/p>\n\n\n\n

Dengan kata lain, THP merupakan jumlah uang bersih yang dapat dibawa pulang oleh karyawan setelah semua kewajiban pembayaran terpenuhi.<\/p>\n\n\n\n

Meskipun sering disamakan dengan gaji kotor (gross income), <\/em>namun keduanya merupakan hal yang berbeda.<\/p>\n\n\n\n

Secara sederhana, gaji kotor adalah total dari semua komponen gaji termasuk gaji pokok, tunjangan pekerjaan dan kesehatan, biaya transportasi, dan berbagai komponen yang sudah ditentukan perusahaan.<\/p>\n\n\n\n

Sementara itu, THP adalah total pendapatan yang diterima setelah dikurangi dengan kontribusi yang dibayar oleh karyawan, seperti pajak penghasilan, iuran BPJS Kesehatan<\/a> maupun Ketenagakerjaan, atau potongan lainnya.<\/p>\n\n\n\n

Besaran THP dihitung berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan dilakukan oleh tim HR setiap bulannya.<\/p>\n\n\n\n

Baca Juga: Cara Hitung Gaji Bersih dan Gaji Kotor serta Perbedaannya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Apa Saja Komponen THP?<\/h2>\n\n\n\n
\"gaji<\/figure>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Berikut beberapa komponen yang perlu Anda perhitungkan dalam THP karyawan:<\/p>\n\n\n\n

1. Gaji Pokok<\/h3>\n\n\n\n

Gaji pokok<\/a> adalah komponen utama dalam THP. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, ada beberapa jenis upah, termasuk upah tanpa tunjangan, upah pokok dengan tunjangan tetap, serta upah pokok yang disertai tunjangan tetap dan tidak tetap.<\/p>\n\n\n\n

Gaji pokok sendiri wajib minimal 75% dari total upah yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap, dan tidak boleh di bawah upah minimum yang berlaku di wilayah kerja.<\/p>\n\n\n\n

2. Tunjangan<\/h3>\n\n\n\n

Tunjangan dibagi menjadi dua jenis, yakni tunjangan tetap dan tidak tetap<\/a>. Tunjangan tetap adalah pembayaran yang rutin diterima karyawan bersama dengan gaji pokok, seperti tunjangan keluarga atau jabatan.<\/p>\n\n\n\n

Sementara itu, tunjangan tidak tetap biasanya tergantung pada kondisi tertentu, seperti tunjangan kehadiran yang hanya diberikan jika karyawan hadir bekerja.<\/p>\n\n\n\n

3. Bonus dan Pendapatan Tambahan<\/h3>\n\n\n\n

Selain gaji pokok dan tunjangan, bonus juga menjadi komponen dari THP. Bonus karyawan<\/a> bisa didasarkan pada kinerja atau kebijakan tahunan perusahaan.<\/p>\n\n\n\n

Pendapatan tambahan lainnya seperti uang lembur juga masuk dalam komponen ini. Jika karyawan bekerja lebih dari jam kerja yang ditentukan, mereka berhak mendapatkan upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

Perhitungan uang lembur sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<\/a>, Pasal 77 Ayat (2) a dan b:<\/p>\n\n\n\n

\u201cWaktu kerja terdiri dari tujuh jam per hari dan 40 jam per minggu dengan enam hari kerja.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Berdasarkan definisi tersebut serta keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.102\/MEN\/VI\/2004 Pasal 1, pekerja berhak atas upah lembur jika memenuhi beberapa kriteria berikut:<\/p>\n\n\n\n