{"id":10321,"date":"2024-06-03T08:40:23","date_gmt":"2024-06-03T08:40:23","guid":{"rendered":"https:\/\/gajihub.com\/blog\/?p=10321"},"modified":"2025-12-21T10:54:58","modified_gmt":"2025-12-21T10:54:58","slug":"dasar-pengenaan-pajak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gajihub.com\/blog\/dasar-pengenaan-pajak\/","title":{"rendered":"Dasar Pengenaan Pajak: Arti, Jenis, dan Cara Menghitung"},"content":{"rendered":"\n

Untuk membantu Anda dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai undang-undang, Anda harus memahami Dasar Pengenaan Pajak (DPP).<\/p>\n\n\n\n

Melalui DPP, Anda adpat menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. DPP sendiri dapat berupa harga jual, nilai impor, nilai ekspor, penggantian, atau nilai lain yang relevan, tergantung pada jenis pajak yang diterapkan.<\/p>\n\n\n\n

Dengan memahami DPP, perusahaan juga dapat membuat anggaran yang lebih akurat dan strategi pengelolaan keuangan yang efektif.<\/p>\n\n\n\n

Pada artikel kali ini, Gajihub akan membahas apa itu dasar pengenaan pajak, jenis, hingga cara menghitungnya.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

Apa yang Dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak?<\/h2>\n\n\n
\n
\"dasar<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah nilai yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung besarnya pajak yang terutang.<\/p>\n\n\n\n

Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, DPP dapat berupa harga jual, nilai impor, nilai ekspor, penggantian, atau nilai lain yang menjadi rujukan untuk menghitung pajak yang harus dibayar.<\/p>\n\n\n\n

Pajak terutang ini bisa dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2).<\/p>\n\n\n\n

Baca Juga: Hilirisasi Digital: Arti, Tujuan, hingga Dampaknya terhadap HR<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Apa Saja Jenis-Jenis Dasar Pengenaan Pajak?<\/h2>\n\n\n
\n
\"dasar<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa DPP adalah angka yang digunakan untuk menentukan berapa pajak yang harus dibayar ke negara.<\/p>\n\n\n\n

DPP ini terbagi menjadi tiga jenis utama yaitu DPP PPh, DPP PPN, dan DPP lainnya. Berikut masing-masing penjelasan serta cara menghitungnya:<\/p>\n\n\n\n

1. Dasar Pengenaan Pajak PPh<\/h3>\n\n\n\n

DPP PPh adalah jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik secara pribadi maupun badan. DPP ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu:<\/p>\n\n\n\n

DPP PPh 15<\/span><\/h4>\n\n\n\n

DPP PPh 15 adalah jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh Wajib Pajak badan yang bergerak di bidang usaha tertentu, seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan.<\/p>\n\n\n\n

DPP ini menggunakan norma penghitungan khusus, yaitu 4% dari peredaran bruto. PPh yang terutang adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final.<\/p>\n\n\n\n

Pada perusahaan pelayaran, peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima dari pengangkutan orang dan\/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari Indonesia ke luar negeri dan sebaliknya.<\/p>\n\n\n\n

DPP PPh 21<\/span><\/h4>\n\n\n\n

DPP PPh 21 adalah jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai atau pekerja, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.<\/p>\n\n\n\n

Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan semua penghasilan, seperti gaji, tunjangan, bonus, honorarium, uang lembur, dan yang pensiun.<\/p>\n\n\n\n

Kemudian, kurangi jumlah tersebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan biaya jabatan.<\/span><\/p>\n\n\n\n

PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak, berdasarkan status dan tanggungan Wajib Pajak.<\/p>\n\n\n\n

Sementara biaya jabatan adalah pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dihitung sebagai persentase tertentu dari penghasilan bruto.<\/p>\n\n\n\n

DPP PPh 22<\/span><\/h4>\n\n\n\n

DPP PPh 22 adalah jumlah harga jual, nilai impor, atau nilai lain yang dikenakan PPh Pasal 22.<\/p>\n\n\n\n

Nilai impor sendiri adalah nilai uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk, ditambah pungutan lain sesuai Undang-Undang Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tetapi tidak termasuk PPN.<\/p>\n\n\n

\n
\"DPP<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

DPP PPh 23<\/span><\/h4>\n\n\n\n

DPP PPh 23 adalah nilai atas imbalan untuk jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya.<\/p>\n\n\n\n

Cara menghitungnya adalah dengan memotong jumlah bruto imbalan tanpa termasuk PPN.<\/p>\n\n\n\n

Baca Juga: Perbedaan PPh 21 dan 23 yang Harus Diketahui HR<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

DPP PPh Pasal 26<\/span><\/h4>\n\n\n\n

DPP PPh Pasal 26 dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan penghasilan bruto dan penghasilan neto.<\/p>\n\n\n\n

Penghasilan Bruto, yaitu pajak dikenakan pada Wajib Pajak luar negeri atas:<\/p>\n\n\n\n